Anggota DPR Stevano Apresiasi Kinerja Jaksa Agung Burhanuddin, Usul Gelar ‘Bapak Restorative Justice Indonesia’

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Stevano Rizki Adranacus, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Jaksa Agung ST Burhanuddin yang konsisten menggaungkan prinsip Restorative Justice (RJ) dalam penanganan kasus hukum, khususnya untuk masyarakat kecil. Dalam rapat bersama Kejaksaan Agung pada Rabu (13/11/2024), Stevano mengusulkan agar Burhanuddin diberikan gelar “Bapak Restorative Justice Indonesia” sebagai penghargaan atas kontribusinya dalam mengedepankan keadilan restoratif.

“Bapak Jaksa Agung telah menegaskan kepada seluruh jaksa untuk mengedepankan Restorative Justice (RJ) dalam pemidanaan terhadap kasus-kasus masyarakat kecil. Mungkin Kejaksaan adalah salah satu lembaga penegak hukum yang paling proaktif dalam menggaungkan prinsip RJ ini. Saya rasa, beliau pantas dijuluki ‘Bapak Restorative Justice Indonesia’,” ujar Stevano dalam rapat dengan Jaksa Agung.

Selain menghargai pendekatan keadilan restoratif yang diterapkan oleh Burhanuddin, Stevano juga mengapresiasi keberanian dan ketegasan Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus-kasus korupsi besar. Ia mencatat bahwa Kejaksaan Agung kini menempati posisi sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercayai publik, berdasarkan hasil Survei Indikator pada September 2024.

“Bapak Jaksa Agung juga menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam menangani kasus-kasus korupsi besar. Kami mengapresiasi upaya Kejaksaan dalam menyelamatkan perekonomian negara,” kata Stevano, menilai kepemimpinan Burhanuddin berhasil mengombinasikan dua sisi yang penting: keberpihakan kepada keadilan bagi masyarakat bawah dan ketegasan dalam menegakkan hukum terhadap kalangan atas.

Namun demikian, Stevano juga memberikan masukan kepada Jaksa Agung agar Kejaksaan Agung lebih menekankan pada kepastian hukum. Ia berharap Kejaksaan dapat mendukung kebijakan pemerintah, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada swasembada pangan dan hilirisasi ekonomi.

“Pesan kami agar Kejaksaan bisa benar-benar mengawal dan mendukung kebijakan Presiden Prabowo. Karena, di lapangan, pasti akan ada banyak trial and error. Kami berharap Kejaksaan dapat bersikap arif dan bijaksana dalam mengawal kebijakan-kebijakan ini,” ungkap Stevano.

Stevano juga menegaskan agar pemidanaan tidak hanya didasarkan pada pendekatan legalistik. Ia mengingatkan bahwa tidak semua pelaku tindak pidana memiliki niat jahat, dan banyak di antaranya yang melanggar hukum karena ketidaktahuan.

“Jangan sampai ada pemidanaan yang hanya berdasarkan pendekatan legalistik saja. Banyak pelaku yang mungkin tidak memiliki niat jahat, namun hanya karena ketidaktahuan malah menjadi korban pemidanaan,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Stevano juga menyampaikan perhatian khusus terhadap kondisi Kejaksaan di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia menyebutkan bahwa jumlah jaksa yang terbatas di NTT menghambat proses penanganan perkara, terutama dalam kasus pidana khusus (pidsus).

“Saya mendapat informasi bahwa perkara pidana khusus di NTT sangat banyak, tetapi sangat minim SDM. Kami juga meminta agar kuota jaksa putra daerah NTT ditambah, seperti yang dilakukan di Kalimantan dan Papua. NTT memiliki adat dan budaya yang sangat kental, dan dalam beberapa kasus, kami membutuhkan jaksa yang memahami kearifan lokal,” ujar Stevano.

Lebih lanjut, Stevano menyoroti kesulitan mobilitas para jaksa di NTT yang harus mengurus kasus antar pulau. Oleh karena itu, ia meminta perhatian dari Kejaksaan Agung untuk memberikan dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai agar jaksa di NTT dapat bekerja lebih optimal.

“NTT dengan geografis yang sulit mengharuskan para jaksa untuk bepergian antar pulau dalam mengusut kasus-kasus besar. Kami sangat berharap ada dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk mendukung kerja-kerja Kejaksaan di sana,” tutup Stevano.

(N/014)