Menurut Rico, dana tersebut bukan untuk membeli mobil dinas bagi dirinya atau Wakil Wali Kota, melainkan untuk mendukung aparat kepolisian dalam menjalankan tugas patroli di Kota Medan.
"Kendaraan dinas ini bukan untuk saya dan wakil wali kota. Ini akan dipinjamkan kepada pihak kepolisian untuk digunakan dalam patroli di Kota Medan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keamanan di Kota Medan," ujar Rico saat wawancara di Medan, Rabu (18/3/2026).
Politisi Partai NasDem ini menegaskan bahwa baik dirinya maupun Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, tidak mendapatkan jatah kendaraan dinas baru pada tahun 2026.
Hal tersebut mengacu pada perencanaan anggaran yang memang tidak dialokasikan untuk mobil pribadi pejabat.
Rico menjelaskan lebih lanjut bahwa pengadaan kendaraan dinas untuk dirinya sendiri tidak termasuk dalam anggaran 2026.
"Karena perencanaan yang kami anggarkan bukan untuk mobil pribadi. Jadi, untuk tahun ini, saya tidak membeli mobil dinas untuk diri saya," ungkapnya.
Hal ini menanggapi pemberitaan sebelumnya mengenai pengadaan mobil dinas senilai Rp 2,4 miliar yang tercatat di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, yang disorot oleh sejumlah pihak.
Meskipun demikian, pengadaan tersebut tetap mengacu pada rencana untuk mendukung keamanan dan fasilitas operasional kepolisian.
Pemkot Medan memang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,4 miliar yang bersumber dari APBD 2026 untuk membeli kendaraan dinas baru.
Namun, pengadaan ini direncanakan untuk diserahkan kepada kepolisian guna digunakan dalam patroli dan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan keamanan di kota tersebut.
Sebelumnya, Pemkot Medan juga telah menganggarkan Rp 5,6 miliar pada tahun 2025 untuk pengadaan kendaraan dinas, dengan jenis yang bervariasi, termasuk SUV, MPV, dan sedan.