MBG Masih Gunakan Anggaran Pendidikan, DPR: Kesejahteraan Guru dan Beasiswa Tak Boleh Terganggu
JAKARTA Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengingatkan pemerintah agar penggunaan anggaran pendidikan untuk Program Makan
PENDIDIKAN
JAKARTA –Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa kementeriannya merupakan salah satu lembaga pemerintah dengan jumlah pegawai yang sangat besar sebelum pemecahan struktur menjadi tiga kementerian. Dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Supratman menyatakan bahwa Kemenkumham memiliki sekitar 65 ribu pegawai.
“Dulu Kementerian Hukum dan HAM ini adalah sebuah kementerian yang sangat gemuk. Mungkin kementerian nomor dua terbanyak dari sisi sumber daya manusia setelah Kementerian Keuangan,” ujar Supratman, Senin (4/11).
Pemecahan Kemenkumham menjadi tiga kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, merupakan langkah strategis dalam rangka efisiensi dan efektivitas kerja. Supratman menyebutkan bahwa pihaknya telah membentuk tim transisi untuk memastikan bahwa proses pemisahan ini berjalan lancar dan efisien.
“Alhamdulillah, sekarang kami telah membentuk tim transisi untuk memuluskan pembentukan nomenklatur baru agar bisa menjadi percontohan bagi kementerian lain,” jelasnya. Tim ini diharapkan dapat menyampaikan program kerjanya paling lambat pada Juni 2025, sehingga seluruh kementerian dapat berfungsi dengan baik pasca pemecahan.
Dalam kesempatan tersebut, Supratman juga menekankan pentingnya penyelesaian semua aspek yang terkait dengan pemecahan kementerian, baik dari sisi personel, regulasi, maupun operasional.
Dengan langkah ini, diharapkan Kementerian Hukum dan HAM, serta kementerian baru yang terbentuk, dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, demi mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045.
(N/014)
JAKARTA Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengingatkan pemerintah agar penggunaan anggaran pendidikan untuk Program Makan
PENDIDIKAN
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menanggapi pernyataan Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid yang meminta PDIP ber
POLITIK
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota penerima Bantuan Keuangan Provinsi (B
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur lokasi penyampaian penda
NASIONAL
MEDAN Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Utara (Karantina Sumut) kembali mencatatkan ekspor komoditas pertanian ke
PERTANIAN AGRIBISNIS
BANDA ACEH Polda Aceh akan menggelar Bhayangkara Fest 2026 dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80. Kegiatan yang berlangsung p
NASIONAL
MEDAN Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan membongkar praktik industri rumahan (home industry) vape mengandung narkotika atau yang d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi
NASIONAL
JAKARTA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah mulai membahas arah kebijakan pembangunan nasional dan prioritas anggaran unt
NASIONAL
SOLO Putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Prabowo, bertemu Presiden ke7 RI, Joko Widodo, di
POLITIK