Pemprov Sumut Permudah Bayar Pajak Kendaraan, Warga Tak Lagi Wajib Bawa KTP Pemilik Lama
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerapkan kebijakan baru dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun
EKONOMI
JAKARTA –Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa kementeriannya merupakan salah satu lembaga pemerintah dengan jumlah pegawai yang sangat besar sebelum pemecahan struktur menjadi tiga kementerian. Dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Supratman menyatakan bahwa Kemenkumham memiliki sekitar 65 ribu pegawai.
“Dulu Kementerian Hukum dan HAM ini adalah sebuah kementerian yang sangat gemuk. Mungkin kementerian nomor dua terbanyak dari sisi sumber daya manusia setelah Kementerian Keuangan,” ujar Supratman, Senin (4/11).
Pemecahan Kemenkumham menjadi tiga kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, merupakan langkah strategis dalam rangka efisiensi dan efektivitas kerja. Supratman menyebutkan bahwa pihaknya telah membentuk tim transisi untuk memastikan bahwa proses pemisahan ini berjalan lancar dan efisien.
“Alhamdulillah, sekarang kami telah membentuk tim transisi untuk memuluskan pembentukan nomenklatur baru agar bisa menjadi percontohan bagi kementerian lain,” jelasnya. Tim ini diharapkan dapat menyampaikan program kerjanya paling lambat pada Juni 2025, sehingga seluruh kementerian dapat berfungsi dengan baik pasca pemecahan.
Dalam kesempatan tersebut, Supratman juga menekankan pentingnya penyelesaian semua aspek yang terkait dengan pemecahan kementerian, baik dari sisi personel, regulasi, maupun operasional.
Dengan langkah ini, diharapkan Kementerian Hukum dan HAM, serta kementerian baru yang terbentuk, dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, demi mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045.
(N/014)
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerapkan kebijakan baru dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun
EKONOMI
JAKARTA Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima audiensi perwakilan massa buruh dalam rangka aksi Hari Buruh Internasional atau
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menceritakan perjalanan politiknya yang telah lima kali mengikuti kontestasi pemilihan presiden (pi
POLITIK
MEDAN Sidang gugatan wanprestasi terkait proyek pembangunan Biara FSE di Medan kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap fenomena korupsi di kalangan pejabat berpendidikan tinggi dan ber
POLITIK
JAKARTA Wacana pembentukan tim asesor untuk menentukan status aktivis hak asasi manusia (HAM) menuai penolakan dari anggota DPR RI. Angg
POLITIK
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan baru terkait skema pembagian pendapatan antara pengemudi ojek online (ojol) d
EKONOMI
MEDAN Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja di Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar aksi unjuk ra
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi masyarakat Indonesia, khususnya untuk
POLITIK
MEDAN Direktur Utama PT Toba Surimi Industries Tbk, Gindra Tardy, diperiksa sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pemalsuan cek dan pe
HUKUM DAN KRIMINAL