Pimpinan DPR Terima Audiensi Buruh May Day 2026 di Senayan, Ribuan Massa Sampaikan Tuntutan Upah dan PHK

JAKARTA - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima audiensi perwakilan massa buruh dalam rangka aksi Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Audiensi tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, serta sejumlah anggota Komisi IX DPR RI.

Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian aksi May Day 2026, di mana ribuan buruh dari berbagai daerah sebelumnya melakukan long march menuju Gedung DPR untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka.

Baca Juga:

• Cerita 5 Kali Maju Pilpres, Prabowo Tegaskan Sisa Hidupnya Akan Didedikasikan untuk Rakyat Indonesia

Perwakilan buruh yang hadir dalam audiensi tersebut membawa sejumlah tuntutan utama, di antaranya terkait kenaikan upah minimum, penolakan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, serta isu tingginya harga kebutuhan pokok yang dinilai memberatkan pekerja.

Sementara itu, aparat kepolisian mengerahkan pengamanan ketat di sekitar kawasan Senayan. Berdasarkan data di lapangan, sekitar 5.000 massa buruh dari Banten, Jawa Barat, hingga Tangerang Raya ikut dalam aksi tersebut.

Wakapolda Metro Jaya Brigjen Dekananto Eko Purwono menyebutkan bahwa massa aksi akan diterima langsung oleh pimpinan DPR untuk berdialog sebelum kembali melanjutkan aksi damai.

"Perwakilan massa akan diterima pimpinan DPR untuk berdiskusi. Setelah itu massa akan membubarkan diri secara tertib," ujarnya.

Ia menambahkan, aksi May Day 2026 diperkirakan akan berlangsung hingga sore hari dengan situasi tetap dalam pengawasan aparat gabungan.

Hingga siang hari, perwakilan buruh masih melakukan pertemuan tertutup dengan pimpinan DPR RI di dalam Kompleks Parlemen Senayan.*

(in/dh)

DPR Tolak Wacana Aktivis HAM Harus Dapat Izin Negara, Dinilai Ancam Kebebasan Sipil dan Demokrasi

Ribuan Buruh Sumut Siap Gelar Aksi May Day di Kantor Gubernur dan DPRD, Usung Tuntutan Ketenagakerjaan dan Tolak PHK Massal

Prabowo Resmi Bentuk Satgas PHK dan Kesejahteraan Buruh Lewat Keppres, Janji Negara Hadir Lindungi Pekerja

43 Persen Daycare di RI Tak Berizin, DPR Desak Pemerintah Gelar Razia Besar-besaran

Kekerasan Anak di Daycare Berulang, DPR Soroti Lemahnya Pengawasan Negara

PKS Nilai Usulan Yusril soal Ambang Batas DPR Masuk Akal, Tapi Berpotensi Tambah Parpol