Bebas Tunggakan Ratusan Pelajar Miskin di Medan Akhirnya Pegang Ijazah Berkat Program Rico Waas
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menargetkan 1.000 siswa menerima bantuan melalui Program Tebus Ijazah pada 2026. Hingga saat ini, seba
PENDIDIKAN
JAKARTA – Komisi VIII DPR RI mendesak pemerintah segera melakukan razia besar-besaran terhadap tempat penitipan anak (daycare) ilegal di seluruh Indonesia. Desakan ini muncul menyusul maraknya kasus kekerasan anak di sejumlah daycare yang tidak memiliki izin operasional.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mahdalena, menyoroti data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menunjukkan sekitar 43 persen daycare di Indonesia masih beroperasi tanpa legalitas.
"Kami sangat prihatin, anak-anak justru menjadi korban di tempat yang seharusnya memberikan perlindungan," ujar Mahdalena dalam keterangannya, Kamis (30/4/2026).Baca Juga:
Selain persoalan legalitas, kondisi sumber daya manusia (SDM) di daycare juga dinilai memprihatinkan. Sebanyak 66,7 persen pengelola belum tersertifikasi, bahkan 20 persen belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam pengasuhan.
Menurut Mahdalena, izin operasional bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan syarat mendasar untuk menjamin keamanan dan kualitas pengasuhan anak.
Ia menegaskan, keberadaan daycare ilegal berisiko tinggi memicu kekerasan, kelalaian, hingga trauma berkepanjangan pada anak akibat lemahnya pengawasan.
Mahdalena juga mengingatkan pengelola daycare agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis semata, tetapi turut memperhatikan hak-hak dasar anak.
Selain razia, DPR meminta pemerintah memperketat sistem perizinan serta meningkatkan pembinaan terhadap pengelola daycare agar memenuhi standar nasional.
"Negara harus hadir memastikan daycare benar-benar menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang anak, bukan justru mengancam keselamatan mereka," tegasnya.*
(dw/dh)
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menargetkan 1.000 siswa menerima bantuan melalui Program Tebus Ijazah pada 2026. Hingga saat ini, seba
PENDIDIKAN
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengakui banyak terjadi kasus gangguan kesehatan yang dikaitkan dengan program Makan Be
KESEHATAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menilai perombakan kabinet atau reshuffle menjelang dua tahun masa pemerintahannya merupakan hal yang lo
POLITIK
SIKKA Penyintas gempa di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih kepada Presi
NASIONAL
JAKARTA DPR RI menyetujui anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp240,2 triliun. Persetujuan tersebut menja
NASIONAL
PAPUA Sejumlah pelajar di Papua menggelar aksi menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menyuarakan tuntutan agar pemerintah memberi
PENDIDIKAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan sistem belanja bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sistem tersebut
EKONOMI
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong mahasiswa politeknik dari berbagai daerah di Indonesia memanfaatkan kampus sebaga
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) akan melimpahkan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dan
NASIONAL
JAKARTA Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan (Menkeu) mendapat sorotan dari pakar ekonomi politik Ichsanuddin Noo
POLITIK