Bupati Batu Bara Terima LHP dari BPK RI, Pemkab Batu Bara Raih Opini WTP
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Komisi VIII DPR RI mendesak pemerintah segera melakukan razia besar-besaran terhadap tempat penitipan anak (daycare) ilegal di seluruh Indonesia. Desakan ini muncul menyusul maraknya kasus kekerasan anak di sejumlah daycare yang tidak memiliki izin operasional.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mahdalena, menyoroti data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menunjukkan sekitar 43 persen daycare di Indonesia masih beroperasi tanpa legalitas.
"Kami sangat prihatin, anak-anak justru menjadi korban di tempat yang seharusnya memberikan perlindungan," ujar Mahdalena dalam keterangannya, Kamis (30/4/2026).Baca Juga:
Selain persoalan legalitas, kondisi sumber daya manusia (SDM) di daycare juga dinilai memprihatinkan. Sebanyak 66,7 persen pengelola belum tersertifikasi, bahkan 20 persen belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam pengasuhan.
Menurut Mahdalena, izin operasional bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan syarat mendasar untuk menjamin keamanan dan kualitas pengasuhan anak.
Ia menegaskan, keberadaan daycare ilegal berisiko tinggi memicu kekerasan, kelalaian, hingga trauma berkepanjangan pada anak akibat lemahnya pengawasan.
Mahdalena juga mengingatkan pengelola daycare agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis semata, tetapi turut memperhatikan hak-hak dasar anak.
Selain razia, DPR meminta pemerintah memperketat sistem perizinan serta meningkatkan pembinaan terhadap pengelola daycare agar memenuhi standar nasional.
"Negara harus hadir memastikan daycare benar-benar menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang anak, bukan justru mengancam keselamatan mereka," tegasnya.*
(dw/dh)
MEDAN Pemerintah Kabupaten Batu Bara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta re
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polemik hubungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali memanas setelah Ket
POLITIK
JAKARTA Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah menuai beragam tanggapan. Sejumlah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait lagu berjud
NASIONAL
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap enam orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi penyerangan terhada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDARI Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan ajang Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 digelar untuk memotivasi kepala d
NASIONAL
JAKARTA Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend atau yang dikenal sebagai Mama Sinta me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berinisial FIS, 25 tahun, yang merupakan lulusan Institut P
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUSEL Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyembelih sebanyak 56 ekor hewan kurban pada perayaan Iduladha 1447 Hijriah sebagai b
PEMERINTAHAN