Menteri PU Sentil Pejabat, Proyek Sekolah Rakyat Dikebut Usai Tertunda

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyoroti kinerja sejumlah pejabat di lingkungan kementeriannya yang dinilai menyebabkan pembangunan proyek Sekolah Rakyat berjalan lambat hingga disebut "setengah mangkrak".

Dody mengungkapkan, progres pembangunan Sekolah Rakyat per 20 Mei 2026 baru mencapai sekitar 58–59 persen. Padahal, proyek tersebut ditargetkan sudah dapat digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026.

"Sayangnya, teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain. Masih mencoba melakukan pekerjaan yang tidak terpuji di awal pembangunan Sekolah Rakyat sehingga proyek ini boleh saya bilang setengah mangkrak," ujar Dody dalam media briefing di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Baca Juga:

• Dody Hanggodo Tegas soal Korupsi Rp16 M di Kementerian PU: Eselon I Tak Bisa Cuci Tangan

Ia menegaskan sudah sejak awal tahun mengingatkan agar hambatan teknis segera diselesaikan. Namun, menurutnya, peringatan tersebut tidak diindahkan sehingga berdampak pada keterlambatan proyek.

Dody juga menyebut telah mencopot sejumlah pejabat terkait keterlambatan tersebut sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan.

Meski demikian, ia tetap optimistis 88 unit Sekolah Rakyat dapat selesai pada Juni 2026 sesuai target Presiden Prabowo Subianto.

"Sedih, tapi bagaimana lagi. Ini adalah kementerian yang dipercayakan Presiden kepada saya. Tapi saya yakin dari puluhan ribu ASN di Kementerian PU masih banyak yang bekerja dengan baik," katanya.

Ia menambahkan, masih terdapat beberapa titik proyek dengan progres rendah seperti di Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes.

Dody menegaskan seluruh program prioritas pemerintah tetap harus berjalan optimal, terutama di sektor infrastruktur pendukung swasembada pangan dan layanan pendidikan.

"Program prioritas pemerintah wajib dan harus sukses, dengan tetap mengedepankan efektivitas dan efisiensi," ujarnya.*

(d/dh)