Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menjadikan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII APEKSI sebagai momentum untuk melahirkan program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat, bukan sekadar menghasilkan rekomendasi di atas kertas.
Ajakan tersebut disampaikan Rico Waas saat pembukaan Rakernas XVIII APEKSI yang secara resmi dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Grand City Hall Medan, Rabu (1/7/2026) malam.
Pembukaan Rakernas dihadiri Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Ketua Dewan Pengurus APEKSI Eri Cahyadi, para wali kota dari seluruh Indonesia, jajaran Dewan Pengurus APEKSI, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, serta tamu undangan lainnya. Acara ditandai dengan penabuhan Gordang Sambilan oleh Bima Arya bersama Rico Waas, Eri Cahyadi, dan Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam.
Baca Juga:
Dalam sambutannya, Rico Waas menyampaikan rasa bangga karena Kota Medan dipercaya menjadi tuan rumah Rakernas XVIII APEKSI.
"Selamat datang di Kota Medan. Kami, Pemerintah Kota Medan, benar-benar merasa terhormat Bapak dan Ibu sekalian bisa hadir di Kota Medan. Kami ingin menjamu Bapak dan Ibu sebagai tuan rumah yang baik," ujarnya.
Menurut Rico, rangkaian Rakernas XVIII APEKSI telah berlangsung sejak 28 Juni dan akan berakhir pada 4 Juli 2026.
Berbagai agenda telah digelar, mulai dari Youth City Changers (YCC), Forum Pangan, Forum Lingkungan Hidup, Forum Komunikasi dan Informatika, Forum Bappeda, Forum Investasi, Ladies Program, hingga Indonesia City Expo.
Mengusung tema "Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat", Rico berharap seluruh forum tersebut mampu menghasilkan solusi konkret atas berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah kota, seperti ketahanan fiskal, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembangunan infrastruktur, hingga mitigasi bencana.
Ia menegaskan hasil pembahasan selama Rakernas harus diwujudkan dalam bentuk program nyata di daerah masing-masing.
"Kami berharap jangan sampai forum ini berakhir di atas kertas atau hanya menjadi wacana. Komitmen yang dibangun harus menjadi aksi nyata dan diimplementasikan di kota masing-masing agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya.
Rico juga berharap rekomendasi yang dihasilkan Rakernas dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat, baik kementerian maupun DPR RI, dalam menyusun berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan daerah.
Pada kesempatan tersebut, Rico memperkenalkan inovasi digitalisasi perpajakan restoran bernama QRESTO yang dikembangkan Pemerintah Kota Medan bersama Bank Indonesia dan Bank Sumut.
Melalui sistem itu, pembayaran pelanggan di restoran akan langsung terbagi secara otomatis sehingga pajak restoran sebesar 10 persen masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Menurut Rico, inovasi tersebut akan meningkatkan transparansi sekaligus mengurangi potensi kebocoran penerimaan pajak daerah.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan kepala daerah saat ini menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik global, pelaksanaan kebijakan strategis nasional, pemenuhan janji kampanye, hingga perkembangan media sosial yang memengaruhi persepsi masyarakat.
"Solusi atas berbagai tantangan itu sesungguhnya ada di daerah. Praktik-praktik terbaik ada di lingkungan kawan-kawan kita sendiri," ujar Bima.
Ia mendorong pemerintah kota terus berinovasi dalam meningkatkan PAD, memanfaatkan skema pembiayaan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta membangun city branding yang mampu meningkatkan daya saing dan menarik investasi.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga mengapresiasi penyelenggaraan Rakernas XVIII APEKSI di Kota Medan.
Menurutnya, forum tersebut harus menghasilkan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.
Bobby memberikan masukan agar rekomendasi yang dihasilkan APEKSI tidak hanya ditujukan kepada pemerintah pusat, tetapi juga kepada pemerintah provinsi.
"Saya perhatikan rekomendasi APEKSI hampir selalu ditujukan kepada Pemerintah Pusat atau kementerian terkait. Karena saya sekarang di provinsi, saya menyarankan agar ke depan APEKSI juga melayangkan rekomendasi kepada pemerintah provinsi melalui Komisariat Wilayah (Komwil) masing-masing," ujar Bobby.
Menurutnya, pemerintah provinsi memiliki peran strategis dalam menjembatani kebutuhan pemerintah kabupaten dan kota dengan pemerintah pusat karena setiap daerah memiliki kondisi fiskal dan tantangan pembangunan yang berbeda.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus APEKSI Eri Cahyadi menegaskan Rakernas bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi ruang memperkuat kolaborasi antarkota dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Berbagai isu strategis yang menjadi perhatian, antara lain pengurangan transfer daerah, belanja pegawai, pengelolaan sampah, ketahanan pangan, hingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
"Tidak ada kota yang tertinggal dan tidak ada kota yang paling baik di antara kita. Ketika ada kelebihan di satu kota, kelebihan itu diberikan untuk membantu kota yang lain. Itulah semangat APEKSI," ujar Eri.* (ad)
Tags
beritaTerkait
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.