Prabowo Sindir Pejabat Pintar tapi Korupsi: Semakin Tinggi Pangkat, Banyak yang Jadi Maling
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap fenomena korupsi di kalangan pejabat berpendidikan tinggi dan ber
POLITIK
JAKARTA -Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024, persiapan kabinet terus berlangsung. Diketahui, sebanyak 44 kementerian telah dipersiapkan untuk menjalankan roda pemerintahan selama lima tahun ke depan.
Dalam sebuah pernyataan, Wakil Presiden Ma’ruf Amin memastikan bahwa Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perdagangan, akan tetap berperan dalam pemerintahan Prabowo Subianto. “Saya ini kan Wakil Presiden, tinggal beberapa hari. Insya Allah,” ungkap Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Pleno KNEKS di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).
Meski masa jabatannya akan segera berakhir, Ma’ruf Amin menekankan pentingnya pengabdian yang tidak terbatas pada posisi jabatan. “Tapi kita boleh mengakhiri jabatannya, tetapi tidak boleh mengakhiri pengabdiannya. Kita harus terus mengabdi dimanapun, di tempat manapun, di bagian manapun,” tuturnya.
Wapres juga menyoroti pentingnya pengembangan ekonomi syariah yang telah dikerjakan selama lima tahun terakhir. “Oleh karena itu, ekonomi syariah harus tetap hidup, kita dukung, berkembang, walaupun kita nanti berada di manapun,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ma’ruf Amin juga memberikan isyarat tentang masa depan Zulkifli Hasan dalam kabinet Prabowo. “Saya ada di mana, Bu Sri ada di mana, Pak Zulkifli di mana, Pak Zulkifli pasti masih jadi menteri. Beliau sudah Pak Zulkifli,” candanya.
Zulkifli Hasan diprediksi akan mendapatkan jatah kursi menteri yang strategis, bahkan ada spekulasi bahwa dia akan menduduki posisi sebagai Menteri Koordinator dalam kabinet mendatang. Hal ini menjadi pertanda bahwa partai-partai koalisi akan memiliki peran penting dalam struktur pemerintahan baru.
Keputusan mengenai susunan kabinet ini menjadi perhatian publik, mengingat akan ada tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintahan baru, termasuk isu-isu ekonomi, sosial, dan politik. Kinerja kabinet yang baru dilantik diharapkan dapat menjawab harapan masyarakat dan membawa kemajuan bagi Indonesia.
Dengan waktu yang tersisa menjelang pelantikan, segala persiapan akan terus dilakukan untuk memastikan transisi kepemimpinan berjalan dengan lancar. Rakyat Indonesia menunggu langkah-langkah nyata dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam menjawab berbagai tantangan di depan.
(N/014)
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap fenomena korupsi di kalangan pejabat berpendidikan tinggi dan ber
POLITIK
JAKARTA Wacana pembentukan tim asesor untuk menentukan status aktivis hak asasi manusia (HAM) menuai penolakan dari anggota DPR RI. Angg
POLITIK
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan baru terkait skema pembagian pendapatan antara pengemudi ojek online (ojol) d
EKONOMI
MEDAN Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja di Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar aksi unjuk ra
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi masyarakat Indonesia, khususnya untuk
POLITIK
MEDAN Direktur Utama PT Toba Surimi Industries Tbk, Gindra Tardy, diperiksa sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pemalsuan cek dan pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan sikap kerasnya terhadap praktik kolusi antara pejabat pemerintah dan pengusaha yang dinila
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan harapan agar kesejahteraan pekerja di Indonesia semakin meningkat di m
NASIONAL
JAKARTA Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menargetkan percepatan penerbitan hingga 10 ribu sertifikat halal per hari bagi p
EKONOMI
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kesejahteraan Buruh
NASIONAL