Bripda SAS Diamankan Warga Bersama Wanita di Mobil, Propam Tanjungbalai Lakukan Pemeriksaan
KISARAN Seorang anggota polisi berpangkat Brigadir Dua (Bripda) berinisial SAS diamankan warga di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)
PERISTIWA
Dokumen itu memuat tujuh komitmen utama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah.
Pertama, memastikan proses perencanaan dan penganggaran berlangsung transparan, berbasis data dan regulasi, sesuai prioritas pembangunan, serta terdokumentasi dalam SIPD RI.
Proses tersebut juga harus bebas dari intervensi tidak sah dan kepentingan pribadi maupun kelompok.
Kedua, memastikan setiap program, kegiatan, belanja, dan perubahan APBD memiliki dasar perencanaan, indikator kinerja, standar harga yang wajar, serta manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Anggaran yang tidak efektif, tidak efisien, tidak wajar, atau tidak sesuai ketentuan harus dikoreksi.
Ketiga, pokok-pokok pikiran DPRD, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kriteria objektif.
Penerima manfaat harus dapat diverifikasi dan prosesnya bebas dari konflik kepentingan maupun praktik pemahalan harga.
Keempat, seluruh proses pengadaan barang dan jasa harus bebas dari pengaturan pemenang, pengondisian penyedia, pemecahan paket, pengaturan spesifikasi dan harga, benturan kepentingan, suap, gratifikasi, serta pemberian imbalan tidak sah.
Pengadaan berisiko tinggi juga mendapatkan pengawasan APIP berbasis risiko sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan pembayaran.
Kelima, setiap temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP, APIP, KPK, Kemendagri, serta lembaga pengawasan lainnya wajib ditindaklanjuti secara tepat waktu, terukur, terdokumentasi, dan dapat diverifikasi.
Keenam, Pemko Medan mendukung APIP menjalankan pengawasan berbasis risiko secara independen.
Pengawasan termasuk kaji ulang atau reviu terhadap perencanaan, penganggaran, dan pengadaan yang terindikasi melanggar aturan, tidak efektif, tidak efisien, atau berpotensi menimbulkan kecurangan maupun kerugian keuangan daerah.
KISARAN Seorang anggota polisi berpangkat Brigadir Dua (Bripda) berinisial SAS diamankan warga di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)
PERISTIWA
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tengah melakukan pemberkasan perkara dugaan korupsi Program Bantuan Penguatan Ekonomi Masyarakat K
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta seluruh badan usaha milik daerah (BUMD) Pemprov Sumut memperbaiki kinerja dan mulai
PEMERINTAHAN
BINJAI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Binjai bersiap menggelar Musyawarah Kecamatan (Muscam
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal dengan memperku
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan dukungannya terhadap usulan menjadikan nama SM Amin Nasution sebagai salah sat
PEMERINTAHAN
MEDAN Musik jazz di Kota Medan diharapkan tidak lagi identik dengan pertunjukan eksklusif yang hanya dinikmati kelompok tertentu. Wali K
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas ingin pola pembinaan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Medan
PEMERINTAHAN
LANGKAT Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Langkat, Datok Abd. Rasyidin Pane, SH, mengucapka
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh Sa
NASIONAL