MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) mempercepat pemulihan, rekonstruksi dan rehabilitasi arsip kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan administrasi kepegawaian tetap berjalan sekaligus mengurangi risiko kehilangan dan kerusakan dokumen akibat bencana.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor menyampaikan hal itu dalam kegiatan Penyelenggaraan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Arsip ASN Terdampak Bencana di Wilayah Kantor Regional VII BKN Medan dan penyerahan bantuan Dewan Pengurus Nasional KORPRI di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (29/9/2026).Baca Juga:
Timur mengatakan arsip dan data kepegawaian memiliki peran penting dalam berbagai proses manajemen ASN, mulai dari pengangkatan, kepangkatan, jabatan, pengembangan karier hingga pemenuhan hak kepegawaian.
"Data dan dokumen kepegawaian diperlukan dalam berbagai proses manajemen ASN, mulai dari pengangkatan, kepangkatan, jabatan, pengembangan karier, pemenuhan hak kepegawaian, hingga proses purnabakti dan pemberian hak pensiun," ujar Timur.
Menurutnya, ketika arsip ASN terdampak bencana, proses rekonstruksi dan rehabilitasi menjadi kebutuhan penting untuk memastikan data tetap tersedia dan dapat digunakan.
Timur juga mengajak jajaran pengelola kepegawaian meningkatkan pengamanan, pemutakhiran, pencadangan dan integrasi data. Upaya tersebut tetap harus memperhatikan keamanan informasi serta ketentuan kearsipan yang berlaku.
Dia menegaskan data ASN merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga harus tersedia, akurat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Direktur Arsip Kepegawaian ASN BKN Ruri Citra Diani mengatakan hasil pendataan menunjukkan terdapat ribuan PNS pada instansi terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatera.
Di Sumatera Utara, tercatat 7.879 PNS pada 12 instansi. Kemudian di Sumatera Barat terdapat 54.768 PNS pada 18 instansi, sedangkan di Aceh sebanyak 59.231 PNS pada 11 instansi.
Ruri juga menyampaikan capaian penyelamatan arsip ASN di Indonesia. Hingga 25 September 2026, sebanyak 3.516.539 arsip ASN pada 39 instansi terdampak bencana telah berhasil diselamatkan.
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan capaian pada 1 Desember 2025 yang tercatat sebanyak 1.142.925 arsip ASN.
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Bank Sumut menghadirkan program KMG MERDEKA atau Kre
PEMERINTAHAN
MEDAN Dewan Komisaris PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU) mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam program kerja sama replanting tan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara menetapkan mantan Wali Kota Sibolga periode 20212025, Jam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara membantah kabar Alexander Halim alias Akuang alias Lim Sia Cheng melarikan diri ke luar negeri unt
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara meminta pemerintah kabupaten dan kota memperbarui serta memasti
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong penguatan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah mel
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan pegawai Inspektorat II Jenderal Kementerian Agama, Muhammad Ali Irfan, mengungkap pernyataan mantan Menteri Agama Yaqut C
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga sejumlah ponsel Samsung di Indonesia pada 29 September 2026 masih berada di kisaran yang relatif stabil. Berdasarkan dafta
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Sebanyak 35 perwakilan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) diterima masuk ke Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, saat men
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto menemui pimpinan Ombudsman RI untuk memb
NASIONAL
