Thomas Lembong Turun ke Jalan, Menyuarakan Aspirasi Dalam Aksi Demo Kawal Putusan MK

JAKARTA –Mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, yang dikenal juga sebagai Tom Lembong, turut ambil bagian dalam aksi demonstrasi Kawal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Kamis pagi. Aksi ini digelar untuk menolak revisi Undang-Undang (UU) Pilkada yang dianggap menganulir keputusan MK sebelumnya.

Dalam orasinya di tengah kerumunan massa, Lembong menegaskan bahwa kehadirannya kali ini merupakan bentuk aksi pribadi dan bukan sebagai wakil dari pihak politik manapun. Ia menegaskan, “Saya di sini saat ini berdiri sendiri mewakili diri saya sendiri. Saya tidak berdiri di sini mewakili 01, saya tidak mewakili 02, saya tidak mewakili 03. Tapi berada di depan demi istri dan anak saya, keluarga saya,” ujarnya dengan penuh tekad.

Lembong mengungkapkan bahwa keputusannya untuk turun ke jalan didorong oleh keyakinan bahwa kondisi politik dan hukum di Indonesia saat ini tidak dalam keadaan baik. Ia menilai, momen ini adalah titik kritis bagi bangsa Indonesia, dan penting untuk menentukan arah masa depan negara.

“Jadi ibu bapak, ini momen historis, kritis, kita di sebuah persimpangan, negara kita di persimpangan. Kita menentukan masa depan bukan hanya untuk kita tapi anak cucu dan generasi berikutnya,” tambah Lembong dengan nada serius.

Mantan menteri itu juga mengimbau kepada seluruh peserta aksi untuk menyuarakan pendapat mereka dengan cara yang tertib dan damai. “Jadi mari kita berjuang, mari kita semuanya tertib. Mari kita semuanya damai. Bahwa kita marah, bukan berarti tidak bisa damai. Mari kita tunjukkan bahwa kita kalangan yang beradab, kita adalah kalangan yang tertib, kita adalah kalangan yang menegakkan konstitusi,” pungkasnya.

Sementara itu, aksi demo Kawal Putusan MK ini merupakan reaksi terhadap upaya revisi UU Pilkada oleh DPR RI yang dianggap mengabaikan keputusan MK terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Demonstrasi ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk politikus, akademisi, dan aktivis, yang menyuarakan penolakan terhadap perubahan aturan tersebut.

(N/014)