Puan Maharani Soroti 7 PMI Sumut Tewas di Kamboja: Jangan Tunggu Viral Baru Negara Bertindak!
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
Nasional
IKN –Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan di balik pengurangan jumlah tamu undangan untuk upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN), dari rencana awal 8.000 orang menjadi hanya 1.300 orang. Penjelasan ini disampaikan oleh Jokowi saat menghadiri acara groundbreaking Nusantara International Convention Center di IKN pada Senin, 12 Agustus 2024.
Dalam keterangannya, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pengurangan jumlah tamu ini disebabkan oleh berbagai kendala yang terkait dengan kesiapan infrastruktur di IKN. “Awal-awal yang diundang itu 8.000, dihitung-hitung ternyata modalnya nggak cukup, akomodasi tidak cukup, konsumsi juga sangat sulit karena memang ekosistemnya belum terbangun di sini,” kata Jokowi.
Proses penyesuaian jumlah tamu ini melalui beberapa tahap. Setelah perhitungan awal menunjukkan bahwa kapasitas yang direncanakan tidak mencukupi, jumlah undangan sempat dipangkas dari 8.000 menjadi 4.000 orang. Namun, Jokowi menjelaskan bahwa hotel dan akomodasi yang ada di IKN ternyata masih belum mencukupi untuk menampung jumlah tersebut. “Dipotong lagi dari 8.000 menjadi 4.000 dihitung-hitung lagi di lapangan hotelnya ternyata nggak cukup juga, akomodasi nggak cukup untuk konsumsi juga masih sulit,” tambahnya.
Menghadapi situasi ini, pihaknya memutuskan untuk mengurangi jumlah tamu lebih lanjut. “Akhirnya dari 4.000 dipotong jadi 2.000. 2.000 pun masih tidak cukup. Akhirnya keputusan terakhir kemarin menjadi 1.300 tamu yang akan diundang ke istana negara untuk mengikuti HUT Kemerdekaan yang ke-79,” ujar Jokowi.
Presiden Jokowi juga menekankan bahwa keputusan ini diambil agar tidak memaksakan jumlah tamu yang melebihi kapasitas yang ada dan agar perayaan dapat berlangsung dengan lancar. Selain 1.300 tamu undangan, terdapat juga rencana untuk melibatkan ribuan masyarakat sekitar IKN dalam perayaan tersebut, yang tidak memerlukan fasilitas akomodasi tambahan. “Plus nanti kurang lebih ribuan masyarakat dari masyarakat sekitar di sini yang tidak memerlukan hotel dan akomodasi dan lain-lainnya,” tutup Jokowi.
Pengurangan jumlah tamu undangan ini mencerminkan tantangan dalam tahap awal pembangunan IKN, di mana infrastruktur dan fasilitas masih dalam proses pengembangan. Presiden Jokowi berharap, meskipun dalam skala yang lebih kecil, upacara peringatan HUT Kemerdekaan ini tetap dapat berlangsung dengan khidmat dan penuh makna.
(N/014)
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
Nasional
MEDAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah institusi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat se
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hing
Ekonomi
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
Nasional
MEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
Pendidikan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan Kriminal
SIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
Pemerintahan
TERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional