Kasus Tata Kelola MBG Memanas, Pengamat Minta Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
MEDAN Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran, Ratama Saragih, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindaklanjuti aduan yang disam
NASIONAL
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) tengah memasuki tahap penantian kesimpulan terkait sengketa Pilpres 2024. Jubir MK, Fajar Laksono, mengonfirmasi bahwa MK tidak akan menggelar sidang terkait sengketa Pilpres besok, Selasa (16/4/2024), melainkan hanya menunggu draf kesimpulan yang diserahkan oleh para pihak melalui Kepaniteraan.
Dalam keterangan yang disampaikan, Fajar menegaskan bahwa sidang terakhir terkait sengketa Pilpres 2024 direncanakan akan digelar pada tanggal 22 April mendatang. Sidang tersebut akan berfokus pada pembacaan putusan MK terkait sengketa yang telah dipersidangkan sebelumnya.
Proses sidang dan pemeriksaan terhadap permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud terkait sengketa Pilpres 2024 telah dilaksanakan sejak 27 Maret hingga 5 April 2024. Setelah itu, MK melanjutkan dengan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dan tahap penyerahan kesimpulan.
Pihak MK memberikan kesempatan bagi para Pemohon, Pihak Terkait, serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyampaikan kesimpulan mereka dalam proses tersebut. Penyampaian kesimpulan dari berbagai pihak tersebut dijadwalkan dilaksanakan pada Selasa (16/4) sebelum pukul 16.00 WIB.
Dengan demikian, publik dan semua pihak yang terlibat dalam sengketa Pilpres 2024 diharapkan untuk menantikan hasil sidang putusan MK yang akan diumumkan pada tanggal 22 April mendatang. Hal ini menjadi momen penting dalam menentukan keputusan terkait sengketa Pilpres yang menjadi sorotan masyarakat selama beberapa waktu terakhir.
(K/09)
MEDAN Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran, Ratama Saragih, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindaklanjuti aduan yang disam
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan sejumlah program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan layan
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (11/6/2026)
NASIONAL
JAKARTA Wacana gerakan Reformasi Jilid II kian ramai dibicarakan di ruang publik dan media sosial. Di tengah menguatnya isu tersebut,
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap adanya pembengkakan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait operasi tangkap tang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk tahu
EKONOMI
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp6,27 triliun untuk tahun anggaran 2027. Dana itu dir
PEMERINTAHAN
JAKARTA Konsep anggaran pertahanan di Indonesia dinilai perlu berubah dari sekadar biaya keamanan menjadi motor penggerak ekonomi nasion
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengingatkan pemerintah dan masyarakat agar mewaspadai potensi krisis ekonomi yang bis
EKONOMI