JAWA TENGAH – Kasus dugaan penggelembungan suara dalam pemilihan umum lokal kembali mencuat di Kota Magelang, Jawa Tengah, menyoroti kekhawatiran akan integritas proses demokratis. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengungkapkan temuan serius terkait pergeseran suara yang menyebabkan PKB kehilangan suara dalam rekapitulasi pemilu.
Ketua Lembaga Saksi Pemenangan (LSP) DPC PKB Kabupaten Magelang, Miftakhul Munir, mengkonfirmasi temuan tersebut pada hari kedua rekapitulasi suara. Tim PKB menemukan indikasi penggelembungan suara yang berdampak pada selisih antara plano C1 DPR RI dengan D1 (hasil salinan).
“Kami menemukan gejala penggelembungan suara yang konkret, terutama di Kecamatan Mertoyudan. Ada selisih antara plano C1 dengan D1 yang signifikan. Ini adalah temuan serius yang mempengaruhi keabsahan proses pemilu,” ujar Munir dalam pernyataannya, Sabtu (2/3/2024).
Baca Juga:
Pihak PKB meminta waktu khusus untuk melakukan penghitungan ulang suara di tempat-tempat yang terdampak. Penghitungan ulang dilakukan di ruang tersendiri untuk memastikan integritas proses dan keadilan bagi semua pihak.
Namun, upaya penghitungan ulang ini masih terbatas pada tiga desa, yakni Pasuruan, Deyangan, dan Donorojo. Sementara masih ada delapan desa lainnya yang belum direkap. Munir menegaskan pentingnya transparansi dan integritas dalam mengatasi masalah ini.
Baca Juga:
Di sisi lain, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Siti Nurhayati menjelaskan bahwa proses penghitungan ulang sudah dilakukan di tiga desa, termasuk Donorejo, Kalinegoro, dan Pasuruan. Namun, perbedaan hasil rekapitulasi antara D hasil dan plano di tingkat PPK memicu keberatan dari saksi-saksi partai.
Ketua KPU Kabupaten Magelang, Ahmad Rofik, menambahkan bahwa keberatan yang disampaikan oleh saksi kemudian diikuti dengan pencocokan data untuk memastikan keabsahan proses pemilu.
Temuan dugaan penggelembungan suara ini menandai tantangan serius dalam menjaga integritas demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum. Langkah-langkah transparansi dan penegakan hukum yang tegas akan menjadi kunci dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan.
(AS)
PADANGSIDIMPUAN Suasana yang sangat berbeda, tampak terlihat di Kantor Walikota Padangsidimpuan, Rabu, 18/06/2025. Satu dam truk sampah
Peristiwa
Ngawi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mendorong para petani untuk memanfaatkan fasilitas kredit alat dan mesin pertanian (a
Pertanian Agribisnis
TOBA Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Toba menunjukkan respon cepat dalam menangani kasus tindak pidana pelarian anak di bawa
Pemerintahan
MEDAN Tragedi jatuhnya pesawat Air India rute AhmedabadLondon menyisakan duka mendalam bagi dunia penerbangan. Dari 242 penumpang, hanya
Pariwisata
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akhirnya angkat bicara soal pro dan kontra seputar rumah subsidi
Pemerintahan
TERNATE Jaksa Agung ST Burhanuddin mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh jajarannya di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untu
Nasional
SUMBAR Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali mengalami erupsi pada Rabu malam (18/6/2025) sekitar pukul 2009 WIB, memuntahkan abu vulkan
Peristiwa
LANGKAT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) bersama WALHI, BPSKL Wilayah II, Dirjen Gakk
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) tengah menggodok wacana penerapan su
Pemerintahan
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai menyalurkan langsung tunjangan guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) melalui Anggaran Pend
Pemerintahan
