PKB Temukan Indikasi Manipulasi Penggelembungan Suara dalam Pemilu Lokal

JAWA TENGAH – Kasus dugaan penggelembungan suara dalam pemilihan umum lokal kembali mencuat di Kota Magelang, Jawa Tengah, menyoroti kekhawatiran akan integritas proses demokratis. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengungkapkan temuan serius terkait pergeseran suara yang menyebabkan PKB kehilangan suara dalam rekapitulasi pemilu.

Ketua Lembaga Saksi Pemenangan (LSP) DPC PKB Kabupaten Magelang, Miftakhul Munir, mengkonfirmasi temuan tersebut pada hari kedua rekapitulasi suara. Tim PKB menemukan indikasi penggelembungan suara yang berdampak pada selisih antara plano C1 DPR RI dengan D1 (hasil salinan).

“Kami menemukan gejala penggelembungan suara yang konkret, terutama di Kecamatan Mertoyudan. Ada selisih antara plano C1 dengan D1 yang signifikan. Ini adalah temuan serius yang mempengaruhi keabsahan proses pemilu,” ujar Munir dalam pernyataannya, Sabtu (2/3/2024).

Pihak PKB meminta waktu khusus untuk melakukan penghitungan ulang suara di tempat-tempat yang terdampak. Penghitungan ulang dilakukan di ruang tersendiri untuk memastikan integritas proses dan keadilan bagi semua pihak.

Namun, upaya penghitungan ulang ini masih terbatas pada tiga desa, yakni Pasuruan, Deyangan, dan Donorojo. Sementara masih ada delapan desa lainnya yang belum direkap. Munir menegaskan pentingnya transparansi dan integritas dalam mengatasi masalah ini.

Di sisi lain, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Siti Nurhayati menjelaskan bahwa proses penghitungan ulang sudah dilakukan di tiga desa, termasuk Donorejo, Kalinegoro, dan Pasuruan. Namun, perbedaan hasil rekapitulasi antara D hasil dan plano di tingkat PPK memicu keberatan dari saksi-saksi partai.

Ketua KPU Kabupaten Magelang, Ahmad Rofik, menambahkan bahwa keberatan yang disampaikan oleh saksi kemudian diikuti dengan pencocokan data untuk memastikan keabsahan proses pemilu.

Temuan dugaan penggelembungan suara ini menandai tantangan serius dalam menjaga integritas demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum. Langkah-langkah transparansi dan penegakan hukum yang tegas akan menjadi kunci dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan.

(AS)