Hak Angket Dinilai Bisa Diajukan Tanpa Menunggu Hasil Pemilu

JAKARTA – Pengajuan hak angket untuk mendalami dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024 dinilai sebagai langkah yang tetap diperlukan, meskipun hasil resmi pemilu belum diumumkan. Feri Amsari, seorang dosen hukum tata negara dari Universitas Andalas, menegaskan bahwa hak angket menjadi instrumen penting untuk menyelidiki adanya kecurangan dalam proses pemilu.

Hak angket, yang merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dinilai penting, strategis, dan memiliki dampak luas dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, dianggap sebagai mekanisme yang dapat mengungkap kecurangan yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu.

Menurut Feri, panitia hak angket memiliki potensi untuk menemukan bukti kecurangan yang signifikan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Meskipun perselisihan hasil pemilu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), hak angket tetap penting karena merupakan hak konstitusional anggota DPR.

Baca Juga:

• Hotman Paris Pastikan Nadiem Makarim Hadiri Pemeriksaan Kejagung Terkait Kasus Dugaan Korupsi Chromebook Rp9,9 Triliun
• Mahkamah Agung Kurangi Hukuman Gazalba Saleh Jadi 10 Tahun Penjara

Feri menjelaskan bahwa hak angket dapat diikuti dengan hak menyatakan pendapat oleh DPR, yang kemungkinan dapat menghasilkan pendapat tentang kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu. Ini dapat berujung pada upaya pemakzulan presiden jika terbukti adanya kecurangan yang signifikan dalam pemilu.

Menurut Feri, hasil dari penyelidikan hak angket perlu direspons oleh berbagai pihak, karena temuan dari penyelidikan tersebut dapat mempengaruhi legitimasi pemilu. Dia menekankan pentingnya untuk memahami hak angket dengan baik, dan menghindari pandangan yang bias terhadapnya.

Baca Juga:

• KPK Usut Dugaan Gratifikasi di Lingkungan MPR, Terkait Pengadaan Barang
• Eks Ketua PN Jaksel Serahkan Rp6,9 Miliar ke Kejagung, Diduga Suap Kasus Ekspor CPO

Pernyataan dari Feri Amsari mencerminkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi, serta kebutuhan untuk menjaga integritas dan legitimasi institusi pemilu.

 

(FZ/011)

Hotman Paris Pastikan Nadiem Makarim Hadiri Pemeriksaan Kejagung Terkait Kasus Dugaan Korupsi Chromebook Rp9,9 Triliun

Mahkamah Agung Kurangi Hukuman Gazalba Saleh Jadi 10 Tahun Penjara

KPK Usut Dugaan Gratifikasi di Lingkungan MPR, Terkait Pengadaan Barang

Eks Ketua PN Jaksel Serahkan Rp6,9 Miliar ke Kejagung, Diduga Suap Kasus Ekspor CPO

PRESEDEN BURUK KOPERASI ANEH

5 ASN di Kolaka Utara Mangkir Kerja hingga 2 Tahun, Tetap Terima Gaji: Satu Diusulkan Dipecat Tidak Hormat