Perpres Transportasi Online Segera Terbit, Tarif Ojol Orang hingga Kirim Makanan Bakal Diatur
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah memfinalisasi rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur transportasi
NASIONAL
JAKARTA – Ribuan massa aksi dari kalangan buruh dan mahasiswa berencana untuk melakukan unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, menyuarakan dugaan kecurangan dalam Pemilihan Umum 2024.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, menyampaikan bahwa rencana tersebut melibatkan beberapa elemen yang akan menyampaikan aspirasinya di kedua lokasi tersebut. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Polda Metro Jaya menurunkan sebanyak 1.758 personel keamanan yang ditempatkan di sekitar wilayah KPU dan Bawaslu.
Langkah pengamanan ini juga melibatkan penutupan arus lalu lintas di depan Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, guna memberikan ruang bagi penyampaian aspirasi massa dan memastikan ketertiban di lokasi tersebut. Pengamanan juga dilakukan untuk menghindari gangguan terhadap pengguna jalan lainnya.
Kombes Susatyo menegaskan bahwa pengalihan arus lalu lintas akan dilakukan jika massa aksi sudah sangat banyak sehingga hampir menutup seluruh ruas jalan di sekitar Gedung Bawaslu. Pengalihan tersebut direncanakan dari Bundaran HI menuju Monas, sebagai upaya untuk memastikan kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa.
Aksi unjuk rasa ini merupakan bagian dari dinamika politik pasca-Pemilu 2024 di Indonesia, di mana sejumlah pihak menyuarakan dugaan kecurangan dan memperjuangkan keadilan dalam proses demokrasi. Kehadiran massa aksi di depan KPU dan Bawaslu merupakan bentuk ekspresi dari hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat secara damai.
(FZ/011)
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah memfinalisasi rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur transportasi
NASIONAL
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak permohonan pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah y
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumatera Utara, Titiek Sugiharti, mengajak seluruh anggota DWP untuk terus memberikan kont
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Perjanjian Helsinki atau Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki merupakan kesepakatan damai antara Pemerintah Republik In
NASIONAL
MEDAN Polisi menangkap pria berinisial EFS, 21 tahun, yang diduga menganiaya seorang perempuan berinisial EW, 23 tahun, di Jalan KL Yos
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD, 52 tahun, dinonaktifkan sementara dari jabatannya setelah ditangkap Satuan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah mempercepat relokasi 65 sekolah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penyelesaian admi
NASIONAL
MEDAN Sensus ekonomi dinilai memiliki peran penting dalam menyediakan data yang menjadi dasar pemerintah menyusun kebijakan dan program
EKONOMI
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai mendorong pemuda mengambil peran lebih besar dalam pembangunan daerah. Pesan itu disampaikan d
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai menggelar Upacara Penurunan Bendera Merah Putih di Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah, Kot
PEMERINTAHAN