TANGSEL – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali menjadi sorotan publik setelah mengungkap temuan kontroversial dalam proses pemungutan suara di Kelurahan Jelupang, Serpong Utara. Ketua Bawaslu Tangsel, Muhamad Acep, secara resmi melaporkan bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah kedapatan membuka kotak suara sebelum pelaksanaan rapat pleno, yang seharusnya menjadi tahapan utama dalam proses rekapitulasi suara.
Kejadian tersebut mengundang pertanyaan besar dari masyarakat serta pihak terkait, karena menimbulkan keraguan terhadap keberlangsungan pemilu yang jujur dan transparan. Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Muhamad Acep, dalam penyampaian temuannya, menyoroti pelanggaran tersebut dan menegaskan bahwa tindakan membuka kotak suara sebelum waktunya merupakan pelanggaran serius terhadap aturan pemilu. Meskipun alasan yang disampaikan oleh petugas PPS adalah untuk mengunggah data ke Sirekap, hal tersebut tetap dianggap tidak sah karena tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
Baca Juga:
Reaksi publik terhadap temuan ini sangatlah bervariasi, dengan beberapa pihak mengecam tindakan tersebut sebagai upaya untuk memanipulasi hasil pemilu, sementara yang lain menyerukan agar KPU dan Bawaslu segera bertindak untuk menangani masalah ini dengan tegas dan adil. Kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu menjadi taruhannya, sehingga penting bagi lembaga terkait untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan tersebut.
Sikap KPU dalam menanggapi temuan ini juga menjadi sorotan, karena diharapkan dapat memberikan klarifikasi dan tindakan yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Bawaslu, sebagai lembaga pengawas independen, juga diharapkan akan melakukan tindakan lanjutan untuk menyelidiki lebih jauh dugaan pelanggaran ini dan memastikan bahwa proses pemilu berlangsung dengan integritas dan keadilan yang tinggi.
Baca Juga:
Kontroversi ini akan terus menjadi perbincangan hangat dalam jagad politik Indonesia, karena mencerminkan pentingnya sistem pemilu yang transparan dan akuntabel dalam mendukung demokrasi yang sehat dan kuat. Masyarakat menuntut agar setiap pelanggaran terhadap aturan pemilu ditindak dengan tegas, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dapat dipertahankan dan diperkuat.
(A/08)
BALI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah Bali pada Kamis (19/6) akan didom
Nasional
YOGYAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pa
Nasional
JAWA BARAT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Kamis (19/6), denga
Nasional
MEDAN Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (MARAK) Arief Tampubolon, mengaku sangat kecewa dengan buruknya kinerja kejaksaan di Provinsi S
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Kamis (19/6), ya
Nasional
ACEH Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah Provinsi Aceh pada Kamis (19/6) a
Nasional
SUMUT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada Kamis (19/6). Sebagi
Nasional
PADANGSIDIMPUAN Suasana yang sangat berbeda, tampak terlihat di Kantor Walikota Padangsidimpuan, Rabu, 18/06/2025. Satu dam truk sampah
Peristiwa
Ngawi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mendorong para petani untuk memanfaatkan fasilitas kredit alat dan mesin pertanian (a
Pertanian Agribisnis
TOBA Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Toba menunjukkan respon cepat dalam menangani kasus tindak pidana pelarian anak di bawa
Pemerintahan
