JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia memberikan respons terhadap video-viral yang menggambarkan dugaan kecurangan pemungutan suara di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) selama proses pemilihan. Dalam sebuah pernyataan resmi, KPU menegaskan bahwa setiap tahapan pemungutan suara telah diawasi oleh para pengawas dan saksi. Namun, informasi mengenai dugaan kecurangan ini merambah luas di media sosial, menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
Salah satu video yang menjadi perhatian luas adalah kasus dugaan kecurangan di Madura, Jawa Timur. Dalam video tersebut, seorang lansia diduga diperdaya oleh pendampingnya untuk mencoblos pasangan calon tertentu, menciptakan kekhawatiran akan adanya praktik kecurangan yang merugikan proses demokratis.
Tidak hanya di Madura, kecurigaan terhadap proses pemungutan suara juga muncul di Tegal, Jawa Tengah. Dalam video lain yang menjadi viral, warga menunjukkan surat suara yang telah tercoblos untuk pasangan calon tertentu, menimbulkan pertanyaan akan integritas dan kejujuran dalam penyelenggaraan pemilihan.
Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik, menegaskan bahwa proses pemungutan suara telah dipantau secara langsung oleh pengawas dan saksi. Selain itu, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menyaksikan proses pemungutan suara secara langsung. Idham menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran akan diproses oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), namun ia juga menekankan bahwa proses pemungutan suara dilakukan secara terbuka dan transparan.
Respons KPU ini mencerminkan keseriusan dan komitmen dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Meskipun dihadapkan pada tantangan dan dugaan kecurangan, KPU menegaskan bahwa setiap pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum dan prinsip demokrasi yang berlaku. Hal ini menegaskan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam setiap tahapan pemilu, demi terciptanya proses demokratis yang adil dan berkeadilan.
(A/08)
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
Nasional
MEDAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah institusi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat se
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hing
Ekonomi
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
Nasional
MEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
Pendidikan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan Kriminal
SIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
Pemerintahan
TERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional
