JAKARTA – Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran memberikan tanggapan terhadap putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dan jajaran melanggar kode etik terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, menjelaskan bahwa putusan DKPP tidak secara hukum mepengaruhi status pencalonan paslon Prabowo-Gibran sebagai kandidat pilpres.
Habiburokhman menegaskan bahwa putusan DKPP tidak menyebutkan bahwa pendaftaran Prabowo-Gibran sebagai kandidat pilpres tidak sah. Dia menghormati putusan DKPP sebagai lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, namun menyoroti bahwa putusan tersebut tidak bersifat final dan dapat menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021.
Menurut Habiburokhman, putusan DKPP lebih menyoroti masalah teknis pendaftaran daripada pelanggaran substansial. Dia menekankan bahwa Prabowo-Gibran memiliki hak untuk mendaftar ke KPU RI berdasarkan konstitusi, dan jika tidak diberikan kesempatan tersebut, dapat terjadi pelanggaran konstitusional.
Baca Juga:
https://youtu.be/jEqzVFZM1fg
Deskripsi ini mencerminkan sikap TKN Prabowo-Gibran dalam menghadapi putusan DKPP, yang secara tegas menegaskan hak konstitusional paslon mereka untuk mendaftar dalam Pemilihan Presiden 2024. Reaksi mereka menunjukkan penekanan pada aspek legalitas dan hak konstitusional, serta kesiapan untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut jika diperlukan.
Baca Juga:
(A/08)
BATU BARA Menteri Kehutanan Republik Indonesia Bapak Raja Juli Antoni, MA., Ph.D dan Wakil Menteri Kehutanan Bapak dr. Sulaiman Umar Siddi
Pertanian Agribisnis
PADANGSIDIMPUAN Nama Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunte, mendadak menjadi sorotan publik usai disebut dalam sidang kasus dugaan k
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Provinsi Bali resmi menjadi tuan rumah peluncuran Program Jaga Desa, sebuah kolaborasi strategis antara Kementerian Desa, Pemba
Pemerintahan
DENPASAR Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan pentingnya penerapan Sistem Informasi Zoonosis dan Emergin
Kesehatan
JAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas secara resmi membuka kembali sistem administrasi pendaftaran
Nasional
MEDAN Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), mengapresiasi dan mendukunginisiatif Komisi XIII DPR RI, membentuk Tim Gabungan Pencar
Nasional
DENPASAR Komitmen pemberantasan korupsi di tingkat desa kembali diperkuat oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jaksa Agung Muda Inte
Pemerintahan
MEDAN Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dinilai sudah patut menetapkan tersangka kasus korupsi pengolahan tanah perkebunan oleh Koperasi Penge
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si bersama Wakil Bupati Bapak Syafrizal, SE, M.AP melakukan cek kesehatan di pela
Kesehatan
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa Indonesia tidak akan mengalami krisis moneter seperti tahun 1998 lagi. Me
Ekonomi