JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari, serta sanksi peringatan keras kepada 6 Komisioner KPU lainnya. Hal ini terkait dengan pelanggaran kode etik yang terkait dengan proses pendaftaran calon presiden dan wakil presiden setelah adanya perubahan syarat batas usia peserta Pilpres oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Heddy, Ketua DKPP, menyatakan bahwa Hasyim Asy’ari terbukti melanggar kode etik dalam 4 perkara terpisah yang menyangkut penanganan perubahan syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden. Sementara itu, keenam komisioner KPU lainnya juga terbukti melanggar kode etik dalam beberapa perkara yang berkaitan dengan hal yang sama.
Dalam pertimbangan putusan yang dibacakan oleh Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, DKPP menegaskan bahwa KPU seharusnya segera melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah setelah Putusan MK yang mengubah syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden. Namun, KPU dianggap gagal melakukan hal ini dengan tepat waktu, yang kemudian berdampak pada keterlambatan pengubahan Peraturan KPU (PKPU) sebagai pedoman teknis pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024.
Baca Juga:
Wiarsa menambahkan bahwa alasan KPU terkait keterlambatan permohonan konsultasi dengan DPR dan pemerintah setelah putusan MK tidak dapat diterima. DKPP juga menyoroti tindakan KPU yang lebih dulu menyurati pimpinan partai politik daripada melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah, yang dianggap sebagai tindakan yang menyimpang dari PKPU.
Sebagai konsekuensi dari putusan DKPP, KPU diminta untuk segera melaksanakan perubahan yang diperintahkan dalam putusan, dengan waktu paling lama 7 hari sejak pembacaan putusan. Selain itu, Bawaslu juga diminta untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.
Baca Juga:
Dengan demikian, putusan DKPP tersebut menegaskan pentingnya ketepatan waktu dan prosedur dalam penyelenggaraan pemilu, serta memberikan sinyal kuat terhadap para penyelenggara pemilu untuk mematuhi kode etik dan pedoman yang berlaku.
(A/08)
BEIJING Sebuah studi terbaru mengungkap potensi bau kotoran telinga (earwax) sebagai penanda dini penyakit Parkinson, yang dapat membantu
Kesehatan
LANGKAT Tim Penjinak Bom (Jibom) dari Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara berhasil mengamankan 20 bom mortir jenis Aircraf
Peristiwa
PAPUA TENGAH Langit mendung menaungi Kampung Wako, Distrik Gome, namun suasana tetap hangat oleh langkah kaki para prajurit loreng yang had
Nasional
TAPSEL Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, da
Nasional
MEDAN Ini informasi penting bagi Ispektorat Jenderal (Irjen) TNI dan Komisi I DPR RI. Dalam dua tahun terakhir, Kodam I/BB diduga terlib
Hukum dan Kriminal
PADANG Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang menggelar operasi pengawasan ketertiban umum pada malam pergantian Tahun Baru Isl
Hukum dan Kriminal
BOGOR Jalur menuju kawasan wisata Puncak, Bogor, padat merayap sejak Jumat pagi (27/6/2025). Peningkatan volume kendaraan terjadi seiring d
Nasional
TEHERAN Di tengah memanasnya konflik antara Iran dan Israel, perhatian publik tidak hanya tertuju pada dinamika perang, tetapi juga pada so
Internasional
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, mengingatkan Kejaksaan Agung (Kejagung) agar tidak menyalahgunakan kewenangan penya
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan
Pemerintahan