Prestasi Kesehatan Publik: Tapteng Sukses Capai Universal Health Coverage 100% Award 2026
JAKARTA Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) mencatat prestasi di bidang pelayanan kesehatan publik dengan pencapaian Universa
KESEHATAN
JAKARTA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan sorotan tajam terhadap kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pelaksanaan pemilu 2024. Dalam pernyataannya, Megawati menyuarakan kekhawatirannya atas efektivitas dan keberadaan lembaga tersebut selama ini. Ia menyoroti bahwa meskipun Bawaslu diberikan kewenangan untuk mengawasi dan menindak pelanggaran dalam pemilu, namun dalam praktiknya kinerjanya masih diragukan.
Salah satu contoh yang dibawa oleh Megawati adalah kasus penurunan bendera PDIP oleh oknum aparat yang terjadi menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo ke Wonosari, Gunungkidul, pada Senin malam tanggal 29 Januari 2024. Megawati mengecam tindakan tersebut, menyatakan bahwa tidaklah pantas bagi seorang aparat untuk melakukan tindakan semacam itu. Kejadian ini memunculkan polemik di tengah masyarakat karena adanya dugaan tindakan intimidatif yang dilakukan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
Sebelum insiden penurunan bendera PDIP, seorang warga mencoba membentangkan spanduk bertuliskan “Selamat Datang Pak Jokowi, Kami Sudah Pintar, Kami Pilih Ganjar” saat rombongan kepresidenan melintas di Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta, pada hari sebelumnya, 29 Januari 2024. Aksi warga ini menjadi viral di media sosial karena menimbulkan kontroversi terkait kebebasan berekspresi dan hak untuk menyampaikan pendapat.
Dalam konteks ini, Megawati menegaskan pentingnya menjaga prinsip demokrasi, kebebasan berpendapat, dan hak untuk menyuarakan aspirasi politik tanpa adanya tekanan atau intimidasi dari pihak manapun. Ia menyerukan agar Bawaslu bertindak tegas dalam menanggapi setiap pelanggaran pemilu, termasuk kasus-kasus yang melibatkan aparat keamanan atau instansi pemerintah lainnya.
Sorotan Megawati terhadap kinerja Bawaslu dan kejadian-kejadian terkait pemilu memperkuat pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keberanian dalam menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia. Sebagai salah satu tokoh politik senior, pernyataan dan tindakan Megawati memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk opini publik dan memengaruhi arah kebijakan pemerintah terkait pemilu dan demokrasi.
(A/08)
JAKARTA Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) mencatat prestasi di bidang pelayanan kesehatan publik dengan pencapaian Universa
KESEHATAN
MEDAN PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Region 1/Medan kembali menegaskan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan melalui pro
NASIONAL
MEUREUDU Ketua Bhayangkari Daerah Aceh, Ny. Ira Marzuki, bersama Wakil Ketua Bhayangkari Sulawesi Selatan (Sulsel), Ny. Lina Nasri, meny
NASIONAL
BINJAI Membaca adalah jendela dunia. Semangat ini kembali diwujudkan di Kota Binjai melalui kegiatan Launching Buku dan Bincang Buku yan
PENDIDIKAN
LUBUK PAKAM Pemerintah daerah dan tenaga kesehatan memiliki satu kesamaan pengabdian tulus untuk masyarakat. Hal ini ditegaskan Wakil B
PENDIDIKAN
BALIGE Pemerintah pusat resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL) beserta 27 perusahaan lain
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai merombak jajaran pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Keme
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Aceh meraih Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 sebagai pemerintah daerah kategori utama atas keberhasilannya
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum Roy Riadi menilai perkara dugaan korupsi program Digitalisasi Pendidikan pengadaan Chromebook di Kementerian
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menetapkan ESK, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek penataan W
HUKUM DAN KRIMINAL