Tim RIDO Konsultasi ke MK, Siapkan Bukti untuk Sengketa Pilkada Jakarta 2024

JAKARTA -Tim hukum pasangan calon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (9/12/2024) untuk berkonsultasi terkait rencana pengajuan sengketa hasil Pilkada Jakarta 2024. Dalam kesempatan tersebut, tim RIDO menegaskan bahwa mereka tengah mempersiapkan bukti-bukti untuk memperkuat gugatan.

Faizal Hafied, anggota tim hukum RIDO, menjelaskan bahwa batas waktu pendaftaran sengketa adalah Rabu, 11 Desember 2024.

“Tadi kami sudah berkonsultasi kepada Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan jangka waktunya. Selanjutnya, kami juga berkonsultasi mengenai bukti-bukti yang perlu disiapkan, seperti foto, video, dan dokumen lain,” ujar Faizal kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Faizal mengungkapkan bahwa timnya telah melakukan persiapan intensif untuk mengajukan gugatan, termasuk mengumpulkan data dan saksi. Meski demikian, keputusan final terkait waktu pengajuan akan menunggu arahan dari Ketua Tim Pemenangan RIDO, Ahmad Riza Patria.

“Persiapan sudah 97 persen. Jadi, kami tinggal tunggu arahan dari Ketua Tim Sukses kapan memasukkan permohonan ini dan menyelesaikan finalisasi persiapan lainnya,” katanya.

Tim hukum RIDO menyatakan telah mengumpulkan berbagai bukti, termasuk foto, video, dan dokumen yang dianggap menunjukkan adanya kecurangan dalam Pilkada Jakarta. Selain itu, mereka juga akan menghadirkan saksi-saksi kunci yang dinilai memiliki informasi penting terkait dugaan kecurangan.

“Kami akan hadirkan saksi-saksi yang luar biasa, serta data-data yang dahsyat yang mungkin belum diketahui publik,” tambah Faizal.

Tim RIDO menegaskan bahwa gugatan ini bertujuan untuk memastikan integritas proses demokrasi dalam Pilkada Jakarta 2024. Mereka berharap Mahkamah Konstitusi dapat menindaklanjuti laporan ini secara adil dan transparan.

Dengan waktu yang semakin mendekati batas akhir, Tim RIDO berkomitmen untuk menyelesaikan semua persiapan demi memastikan gugatan mereka diterima dan diproses oleh Mahkamah Konstitusi.

(N/014)