BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
LUBUKPAKAM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deli Serdang mengumumkan adanya 30 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan menggelar Pemungutan Suara Susulan (PSS) setelah proses pencoblosan terhambat akibat banjir yang melanda sejumlah wilayah. Banjir yang merendam beberapa TPS tersebut menyebabkan pemilihan tidak dapat dilaksanakan pada hari H, sehingga perlu diadakan pemungutan suara lanjutan.
Komisioner KPU Deli Serdang Divisi Hukum, Ziaulhaq Siregar, mengungkapkan bahwa total suara yang belum terakomodasi di 30 TPS tersebut mencapai 16.210 suara, dengan rata-rata lebih dari 500 pemilih per TPS. Jumlah ini berpotensi menambah perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pilkada Deli Serdang 2024.
“Pemungutan Suara Susulan ini dilakukan untuk memastikan hak pilih warga yang terdampak banjir tetap tercatat,” kata Ziaulhaq, Rabu (27/11/2024). Menurut Zia, ada juga satu TPS di Desa Sena, Kecamatan Tanjung Morawa, yang sempat dibuka namun terpaksa dihentikan karena air semakin tinggi. “TPS ini sudah dibuka dan 10 orang sudah memilih, namun karena air makin naik, pemungutan suara ditunda dan akan dilanjutkan,” tambahnya.
Adapun rincian lokasi TPS yang akan melaksanakan PSS adalah sebagai berikut:
Kecamatan Tanjung Morawa: TPS 9 dan 10 di Desa Dalu Sepuluh-B. Kecamatan Sunggal: 12 TPS di Desa Lalang yang semuanya harus menggelar PSS. Kecamatan Batang Kuis: TPS 8 dan 10 di Desa Tumpatan Nibung. Kecamatan Hamparan Perak: TPS 26 di Desa Klambir V Kebun. Kecamatan Sibolangit: TPS 3 di Desa Batu Mbelin.Ziaulhaq juga menjelaskan bahwa untuk TPS yang mengadakan Pemungutan Suara Susulan, proses pencoblosan sama sekali belum dilakukan sebelumnya karena banjir yang melanda, sehingga waktu pelaksanaan PSS akan dijadwalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) No. 17 tahun 2024, pemungutan suara susulan harus dilaksanakan paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara utama.
“Kami akan segera mengkoordinasikan hal ini dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan rapatkan waktu pelaksanaan PSS,” ungkap Ziaulhaq. Dalam hal ini, KPU Deli Serdang juga menegaskan bahwa mereka akan terus memantau dan memastikan semua tahapan Pilkada tetap berjalan dengan transparan dan sesuai aturan yang berlaku.
Sebagai bagian dari persiapan, KPU Deli Serdang telah mempersiapkan logistik pemilu dan memastikan setiap TPS yang terdampak banjir mendapat perhatian penuh untuk kelancaran proses pemungutan suara susulan.
(JOHANSIRAIT)
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN