KPK Imbau Cakada dan Masyarakat Hindari Serangan Fajar Jelang Pilkada 2024

Jakarta – Menjelang hari pencoblosan Pilkada 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan kepada seluruh calon kepala daerah (cakada) untuk tidak terlibat dalam praktik serangan fajar atau politik uang. Melalui pernyataan yang disampaikan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, KPK menegaskan bahwa tindakan tersebut sangat merugikan bagi kualitas demokrasi dan integritas proses pemilihan.

“Ya dari KPK sebenarnya mengimbau kepada para calon kepala daerah, termasuk tim suksesnya, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan,” kata Tessa Mahardhika dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Serangan fajar, yang melibatkan pemberian uang atau barang sebagai iming-iming bagi pemilih untuk memilih calon tertentu, adalah praktik yang dilarang keras dalam Pemilu dan Pilkada. KPK menekankan bahwa masyarakat harus cerdas dalam memilih calon pemimpin yang akan memimpin daerah mereka selama lima tahun ke depan. Tessa juga mengingatkan bahwa memilih berdasarkan iming-iming uang dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang bagi para pemilih.

“Kami ingin mengingatkan masyarakat untuk tidak memilih hanya karena diberikan uang Rp 100.000, Rp 50.000, atau bahkan Rp 20.000. Jika alasan memilih hanya karena itu, maka Anda akan merasakan dampak dari pilihan tersebut selama lima tahun ke depan,” ungkapnya.

KPK juga mengimbau agar masyarakat memilih calon kepala daerah berdasarkan rekam jejak dan integritas calon pemimpin. Pemilih diharapkan dapat lebih bijaksana dengan mempertimbangkan rekam jejak para calon yang telah terbukti dalam bekerja dan berkomitmen untuk memajukan daerahnya.

“Pilihlah pemimpin yang berintegritas, yang rekam jejaknya dalam bekerja sudah teruji, dan pilihlah pemimpin sesuai kata hati. Itu saja pesan kami,” tegas Tessa.

KPK berharap agar Pilkada 2024 berjalan dengan lancar, bebas dari praktik politik uang, dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar berkualitas untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

(JOHANSIRAIT)