Realisasi TKD Sumut Baru 17,55 Persen, Bobby Nasution Ungkap Penyebab Lambatnya Penyerapan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi masih rendahnya realisasi pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD) di Sumatera
PEMERINTAHAN
SUMUT –PDI Perjuangan (PDIP) telah mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh kadernya untuk tidak bermain dua kaki dalam Pemilihan Gubernur Sumatra Utara. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat, dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (29/10/2024). Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap calon lain, terutama pasangan nomor urut satu, Muhammad Bobby Afif Nasution-Surya, akan berakibat fatal bagi kader yang melanggar.
“Jika ada kader yang berpihak ke calon lain, sanksi tegasnya adalah dipecat,” ungkap Djarot. Pernyataan ini menunjukkan komitmen partai untuk menjaga integritas dan kesatuan suara dalam menghadapi Pemilihan Gubernur.
Tidak hanya untuk Pilgub Sumut, Djarot juga mengingatkan para kader untuk mendukung calon kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota yang diusung oleh PDIP. “Kalau anggota DPRD memasang dua kaki atau bahkan tiga kaki, sanksinya sudah jelas: harus dipecat,” tambahnya.
TNI-Polri Diminta Jaga NetralitasDalam konteks pemilu yang akan datang, Djarot juga menekankan pentingnya netralitas dari pihak TNI dan Polri. Ia meminta kepada semua anggota TNI dan Polri untuk tidak melakukan intimidasi terhadap masyarakat dalam menentukan pilihan mereka. “Seluruh keluarga besar TNI/Polri harus netral. Untuk polisi, please netral, jangan melakukan intimidasi, jangan menakuti rakyat. Ini adalah hajat hidup rakyat Sumut, biarkan mereka memilih dengan bebas,” tegas Djarot.
Pengawasan Bawaslu yang KetatDjarot tidak lupa mengingatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi selama proses Pilkada. Ia meminta agar semua laporan pelanggaran diproses dan disampaikan kepada masyarakat. “Bawaslu tegas, kalau ada pelanggaran segera diproses dan diadili. Agar demokrasi di Sumut berjalan dengan baik, dengan bersih dan jujur,” ujarnya.
Djarot juga mengimbau masyarakat untuk proaktif dalam mengawal Pilkada, termasuk melaporkan segala bentuk pelanggaran yang terjadi. “KPU jangan main-main. Kalau terjadi pelanggaran di desa, segera laporkan dan bersuara,” katanya.
Dengan pernyataan tegas dari PDIP, Djarot Saiful Hidayat berharap agar seluruh kader dan pihak terkait dapat menjalankan perannya dengan baik dalam menciptakan proses demokrasi yang bersih dan berintegritas. Pihaknya berkomitmen untuk menjaga situasi politik di Sumut tetap kondusif, sekaligus memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih calon pemimpin mereka secara bebas dan adil.
Seiring dengan mendekatnya hari pemungutan suara, perhatian masyarakat semakin tertuju pada komitmen semua pihak dalam mewujudkan pemilu yang bersih dan demokratis di Sumatra Utara.
(N/014)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi masih rendahnya realisasi pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD) di Sumatera
PEMERINTAHAN
MEDAN Kantor Wilayah I Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan menerima 21 laporan aduan sepanjang 2026. Laporan tersebut berasal
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Bank Sumut menghadirkan program KMG MERDEKA atau Kre
PEMERINTAHAN
MEDAN Dewan Komisaris PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU) mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam program kerja sama replanting tan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara menetapkan mantan Wali Kota Sibolga periode 20212025, Jam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara membantah kabar Alexander Halim alias Akuang alias Lim Sia Cheng melarikan diri ke luar negeri unt
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara meminta pemerintah kabupaten dan kota memperbarui serta memasti
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong penguatan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah mel
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan pegawai Inspektorat II Jenderal Kementerian Agama, Muhammad Ali Irfan, mengungkap pernyataan mantan Menteri Agama Yaqut C
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga sejumlah ponsel Samsung di Indonesia pada 29 September 2026 masih berada di kisaran yang relatif stabil. Berdasarkan dafta
SAINS DAN TEKNOLOGI