Karya Jurnalistik Dinilai Rawan Dibajak di Era Digital, PWI Dorong Aturan Lebih Kuat di UU Hak Cipta
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik agar masuk dalam revisi
NASIONAL
DELI SERDANG -KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Deli Serdang sedang dalam tahap perancangan konsep untuk pelaksanaan debat kedua yang akan diikuti oleh calon wakil bupati. Meskipun rencana awal sempat menetapkan tanggal 4 November untuk pelaksanaan debat, ketua KPU Deli Serdang, Relis Yanthi Panjaitan, mengungkapkan bahwa jadwal tersebut harus direvisi. Hal ini dikarenakan stasiun televisi yang akan menyiarkan debat sudah terpakai untuk acara debat di daerah lain.
“Untuk saat ini, kami masih mencari jadwal yang tepat untuk pelaksanaan debat kedua. Kami menginginkan agar semua pihak yang terlibat dapat berpartisipasi dengan baik,” ujar Relis saat ditemui di kantor KPU, Senin (28/10/2024).
Tema Debat Ditetapkan Sesuai PKPU
Relis menjelaskan bahwa tema debat telah ditentukan dan disesuaikan dengan Peraturan KPU nomor 6. Dua tema yang dipilih adalah “Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat” dan “Menyelesaikan Persoalan Daerah”. Kedua tema tersebut dianggap relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh Deli Serdang saat ini.
“Dari enam tema yang ada dalam PKPU, kami memilih dua yang kami rasa paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Deli Serdang. Saat ini, kami sedang merancang persiapan waktu dan hal-hal teknis lainnya,” tambah Relis.
Kesiapan Calon untuk Debat
Narahubung calon bupati dan wakil bupati Deli Serdang nomor urut 3, Faisal, menyampaikan bahwa mereka masih menunggu undangan resmi dari KPU untuk rapat persiapan pelaksanaan debat kedua. Meski demikian, Faisal mengonfirmasi bahwa Bayu Sumantri Agung, calon wakil bupati dari pihaknya, sudah siap untuk mengikuti debat.
“Bayu sudah siap untuk tampil di podium. Dengan pengalaman selama dua periode di DPRD, kami percaya ia akan mampu menjawab dan memberikan solusi untuk persoalan di Deli Serdang. Sebagai putra daerah, ia memahami betul tantangan yang dihadapi masyarakat,” ungkap Faisal.
Menunggu Konfirmasi Resmi dari KPU
Saat ini, KPU Deli Serdang masih berupaya untuk menentukan waktu yang tepat agar debat bisa dilaksanakan secepatnya. Relis menegaskan bahwa mereka akan memastikan semua calon memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan visi dan misi mereka kepada publik.
“Masyarakat Deli Serdang berhak mengetahui siapa calon pemimpin mereka. Debat ini menjadi momen penting untuk mengedukasi pemilih dan memberikan gambaran tentang bagaimana para calon akan menjalankan tugas mereka jika terpilih nanti,” tutup Relis.
Dengan berbagai persiapan yang masih dilakukan, publik menantikan debat kedua ini sebagai sarana untuk lebih mengenal para calon wakil bupati Deli Serdang. KPU berkomitmen untuk melaksanakan acara ini dengan sebaik mungkin demi kelancaran proses demokrasi di daerah tersebut.
(N/014)
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik agar masuk dalam revisi
NASIONAL
LUBUKPAKAM Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Deli Serdang mengungkap adanya dugaan kebocoran PAD yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Cadangan beras pemerintah Indonesia tercatat menembus lebih dari 5 juta ton atau tepatnya mencapai 5,2 juta ton di gudang Perum Bu
EKONOMI
SOLO Penggugat terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo melalui mekanisme citizen lawsuit (CLS) resmi mengajukan banding ke Pengadila
POLITIK
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membongkar temuan beras premium oplosan yang dijual di pasaran dengan harga jauh
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah terus memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan mendorong kepesertaan pekerja sektor informal, seperti
EKONOMI
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan perintah tegas kepada Angkatan Laut AS untuk menembak kapalkapal Ira
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajukan penambahan 5.000 guru untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Usulan ter
PEMERINTAHAN
JAKARTA Partai Golkar menilai usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) maksimal dua periode dapat menjadi langk
POLITIK
JAKARTA Ustaz Khalid Basalamah mengakui telah mengembalikan uang senilai Rp 8,4 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait
HUKUM DAN KRIMINAL