Fakta Sidang: Pria di Medan Bekap Istri hingga Tewas usai Cekcok
MEDAN Seorang pria, Asrizal (46), didakwa membunuh istrinya, Nur Sri Wulandari, di rumah mereka di kawasan Medan Helvetia, Kota Medan. P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Cagub-cawagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, mengunjungi KH Muhyidin Ishaq, Rais Syuriah PWNU DKI Jakarta, pada Rabu (9/10/2024). Pertemuan ini bertujuan untuk membahas komitmen pasangan calon dalam mendukung lembaga pendidikan keagamaan di Jakarta, terutama terkait kesejahteraan guru dan pengelolaan pendidikan di pesantren.
Dalam pertemuan tersebut, KH Muhyidin menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap lembaga pendidikan, baik formal yang dikelola swasta maupun pendidikan informal seperti pesantren. Ia berharap Pramono dan Rano dapat mewujudkan dukungan nyata terhadap dunia pendidikan yang bernuansa keagamaan. “Utamanya terkait masalah pendidikan, baik pendidikan formal yang ada di Jakarta yang dikelola oleh swasta maupun pesantren,” ungkapnya.
Kiai Muhyidin juga mengangkat isu gaji guru madrasah yang dinilai minim, berkisar Rp 1,5 juta. Ia meminta pasangan ini untuk memperhatikan kesejahteraan guru dalam lingkungan pendidikan keagamaan. “Saya pernah obrolkan tentang sekolah gratis. Jika hanya KJP yang diputar, guru-guru honorer ini digaji berapa? Apakah mencapai UMR?” tambahnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Pramono Anung berjanji akan menginisiasi pengembangan undang-undang pesantren yang dapat mendukung kesejahteraan lembaga pendidikan madrasah. Ia mengakui bahwa dirinya terlibat dalam penyusunan undang-undang tersebut dan menyoroti pentingnya ada regulasi yang jelas untuk pendanaan pendidikan keagamaan.
“Yang paling penting adalah bagaimana undang-undang mengenai pondok pesantren dan Perpresnya. Sampai hari ini, belum ada pergub atau perda yang mengatur, sehingga jika ada pendanaan untuk pondok pesantren maupun sekolah-sekolah, harus ada payung hukumnya,” ujarnya.
Pramono menegaskan komitmennya untuk menginisiasi regulasi yang dapat memberikan jaminan hukum dan dukungan bagi pendidikan keagamaan di Jakarta. Ia menekankan bahwa perlu ada kepastian hukum agar lembaga pendidikan tersebut bisa beroperasi dan berkembang dengan baik. “Lebih baik Perda, supaya ini jangka panjang dan ada komitmen juga dari DPRD mengenai hal itu,” tutup Pramono.
Pertemuan ini menunjukkan keseriusan Pramono Anung dan Rano Karno dalam mengangkat isu pendidikan keagamaan sebagai salah satu prioritas dalam visi mereka untuk Jakarta. Dengan dukungan dari tokoh agama seperti Kiai Muhyidin, pasangan ini berharap dapat menjangkau lebih banyak pemilih di kalangan masyarakat yang peduli terhadap pendidikan dan kesejahteraan guru di Jakarta.
(N/014)
MEDAN Seorang pria, Asrizal (46), didakwa membunuh istrinya, Nur Sri Wulandari, di rumah mereka di kawasan Medan Helvetia, Kota Medan. P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan penggunaan sistem verifikasi biometrik seperti sidik jari atau retina ma
NASIONAL
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Marzuki Ali Basyah, menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang digela
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan mengkaji dampak putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan hanya Badan Pemeriksa K
NASIONAL
JAKARTA Persidangan perdana kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank, M Ilham Pradipta, mengungkap peran tiga prajurit TNI dal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Sosial mulai menyiapkan transisi penggunaan kendaraan operasional berbasis listrik sebagai bagian dari upaya efisien
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan insentif bagi perusahaan yang memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi peserta program M
NASIONAL
KUPANG Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melepas Pawai Paskah Akbar 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin, 6 April 2026.
NASIONAL
LABUHANBATU Tim penjinak bom (Jibom) Gegana Brimob Polda Sumatera Utara memusnahkan sebuah bom mortir yang ditemukan warga di kawasan Da
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan kementerian dan lembaga agar menggunakan anggaran negara secara disiplin dan
EKONOMI