BREAKING NEWS
Rabu, 01 Oktober 2025

Kiai NU Jakarta Curhat: Gaji Guru Honorer Madrasah Hanya Rp 1,5 Juta

BITVonline.com - Rabu, 09 Oktober 2024 06:06 WIB
Kiai NU Jakarta Curhat: Gaji Guru Honorer Madrasah Hanya Rp 1,5 Juta
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

JAKARTA -Cagub-cawagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, mengunjungi KH Muhyidin Ishaq, Rais Syuriah PWNU DKI Jakarta, pada Rabu (9/10/2024). Pertemuan ini bertujuan untuk membahas komitmen pasangan calon dalam mendukung lembaga pendidikan keagamaan di Jakarta, terutama terkait kesejahteraan guru dan pengelolaan pendidikan di pesantren.

Dalam pertemuan tersebut, KH Muhyidin menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap lembaga pendidikan, baik formal yang dikelola swasta maupun pendidikan informal seperti pesantren. Ia berharap Pramono dan Rano dapat mewujudkan dukungan nyata terhadap dunia pendidikan yang bernuansa keagamaan. “Utamanya terkait masalah pendidikan, baik pendidikan formal yang ada di Jakarta yang dikelola oleh swasta maupun pesantren,” ungkapnya.

Kiai Muhyidin juga mengangkat isu gaji guru madrasah yang dinilai minim, berkisar Rp 1,5 juta. Ia meminta pasangan ini untuk memperhatikan kesejahteraan guru dalam lingkungan pendidikan keagamaan. “Saya pernah obrolkan tentang sekolah gratis. Jika hanya KJP yang diputar, guru-guru honorer ini digaji berapa? Apakah mencapai UMR?” tambahnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Pramono Anung berjanji akan menginisiasi pengembangan undang-undang pesantren yang dapat mendukung kesejahteraan lembaga pendidikan madrasah. Ia mengakui bahwa dirinya terlibat dalam penyusunan undang-undang tersebut dan menyoroti pentingnya ada regulasi yang jelas untuk pendanaan pendidikan keagamaan.

“Yang paling penting adalah bagaimana undang-undang mengenai pondok pesantren dan Perpresnya. Sampai hari ini, belum ada pergub atau perda yang mengatur, sehingga jika ada pendanaan untuk pondok pesantren maupun sekolah-sekolah, harus ada payung hukumnya,” ujarnya.

Pramono menegaskan komitmennya untuk menginisiasi regulasi yang dapat memberikan jaminan hukum dan dukungan bagi pendidikan keagamaan di Jakarta. Ia menekankan bahwa perlu ada kepastian hukum agar lembaga pendidikan tersebut bisa beroperasi dan berkembang dengan baik. “Lebih baik Perda, supaya ini jangka panjang dan ada komitmen juga dari DPRD mengenai hal itu,” tutup Pramono.

Pertemuan ini menunjukkan keseriusan Pramono Anung dan Rano Karno dalam mengangkat isu pendidikan keagamaan sebagai salah satu prioritas dalam visi mereka untuk Jakarta. Dengan dukungan dari tokoh agama seperti Kiai Muhyidin, pasangan ini berharap dapat menjangkau lebih banyak pemilih di kalangan masyarakat yang peduli terhadap pendidikan dan kesejahteraan guru di Jakarta.

(N/014)

0 komentar
Tags
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru