MEDAN -Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mulai melakukan sosialisasi program belajar mengajar lima hari di sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB baik negeri maupun swasta. Program ini akan mulai diterapkan secara resmi pada tahun ajaran baru 2025/2026, yang dimulai Juli mendatang.
Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alex Sinulingga, menyebutkan bahwa sosialisasi ini dilakukan secara berjenjang dan masif agar seluruh satuan pendidikan siap mengimplementasikannya tepat waktu.
"Kita sudah melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah, nanti juga akan kita lakukan sosialisasi ke tingkat Cabdis. Tujuannya, agar Cabdis yang memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah di daerah masing-masing," ujar Alex saat ditemui, Minggu (22/6/2025).
Program Sudah Dikaji dan Akan Disinergikan dengan Pemda
Alex menegaskan, program pembelajaran lima hari ini telah melalui kajian yang matang, baik dari sisi akademik, teknis, maupun sosial. Nantinya, Dinas Pendidikan Provinsi Sumut juga akan menggelar pertemuan khusus dengan para kepala daerah dan dinas pendidikan kabupaten/kota untuk menyinergikan pelaksanaan program tersebut.
"Pastinya program ini sudah dikaji. Nantinya juga akan ada pertemuan antara Pemprov dengan seluruh kepala daerah dan dinas pendidikan agar implementasi program ini berjalan maksimal," imbuhnya.
Pro dan Kontra Mengemuka
Kendati demikian, penerapan kebijakan ini menuai pro dan kontra dari berbagai pihak, mulai dari wali murid, siswa, guru, pengamat pendidikan, hingga legislatif. Sejumlah orang tua menyampaikan keberatan karena merasa tidak akan memiliki waktu tambahan bersama anak-anak mereka meski sekolah libur dua hari, sebab mereka juga bekerja penuh di akhir pekan.
"Kami bukan pengusaha atau wiraswasta yang bisa libur di akhir pekan. Justru weekend kami sibuk kerja, jadi tetap tidak bisa menemani anak," ujar salah seorang wali murid.
Alex menanggapi bahwa perbedaan pendapat dalam kebijakan publik adalah sesuatu yang wajar.
"Pro dan kontra dalam suatu kebijakan dan program itu adalah hal yang biasa. Tapi, kami sebagai penanggung jawab kebijakan sudah menyiapkan secara teknis untuk menjalankannya dengan baik," tuturnya.
Masih Dalam Kajian untuk Tahun Ajaran 2026/2027
JAKARTA Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) mendorong pemerintah membangun mekanisme perlindungan dan edukasi bagi masyarakat agar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dipimpin Nusron Wahid telah menyerahkan 195.734 bida
Pemerintahan
BALI Personil gabungan pengamanan memastikan kedatangan para delegasi negara peserta Dialogue Forum on Police Cooperation Toward Mutual
Politik
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, memimpin apel pagi bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Sekr
Pemerintahan
MEDAN Ketua Yayasan Pusuk Buhit Efendy Naibaho yang juga Ketua DPP Parkindo (Partisipasi Kristen Indonesia) menyampaikan keprihatinannya
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagia
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kebijakan prorakyat di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai menunjukkan hasil nyata setelah satu tahun berjalan.
Pemerintahan
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal perdagangan pekan ini, Senin (27/10). adsenseBerdasarkan data RTI
Ekonomi
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam kembali mengalami penurunan pada perdagangan awal pekan ini. Setela
Ekonomi
PADANGSIDIMPUAN Dalam upaya menjaga keamanan serta mencegah peredaran narkoba dan barang terlarang di dalam lembaga pemasyarakatan, jajar
Pemerintahan
