JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan bahwa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) harus dijalankan secara objektif, transparan, akuntabel, adil, dan tanpa diskriminasi.
Pernyataan ini disampaikannya dalam konferensi pers daring yang berlangsung pada Selasa (24/6/2025).
Abdul Mu'ti menyebut, penting bagi seluruh daerah untuk melaksanakan SPMB dengan standar nasional yang kuat dan terukur. Untuk itu, proses pendampingan, pemantauan, dan evaluasi menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan yang adil dan profesional.
Baca Juga:
"Setiap tahapan, mulai dari pendaftaran, verifikasi data, hingga pengumuman dan daftar ulang, harus dikawal secara ketat dan sesuai juknis. Jangan sampai terjadi praktik yang merugikan siswa maupun orang tua," tegasnya.
Ia juga mendorong refleksi dan kolaborasi antardaerah, terutama bagi wilayah yang belum memulai pelaksanaan SPMB. Abdul Mu'ti meminta agar mereka belajar dari daerah yang sudah berhasil menerapkan sistem ini secara optimal.
Baca Juga:
Menurut data Kementerian, hingga akhir Juni 2025 ini, sebanyak 232 pemerintah kabupaten/kota dan 10 pemerintah provinsi telah menyelenggarakan SPMB, atau sekitar 50% dari total daerah di Indonesia. Sisanya akan mulai menjalankan sistem ini pada pekan depan hingga awal Juli 2025.
"Kita harus petakan daerah mana yang berjalan dengan baik, mana yang masih perlu pendampingan. Semuanya harus siap menghadapi segala kemungkinan kendala," tambahnya.
Sebagai langkah mitigasi, Mendikdasmen menyarankan agar sosialisasi petunjuk teknis (juknis) dilakukan lebih awal, menggunakan kanal komunikasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat agar informasi tersampaikan secara tepat dan akurat.
SPMB tahun ini dilaksanakan mengacu pada Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, yang telah memberikan pedoman teknis pelaksanaan secara nasional untuk menjamin keadilan dan inklusivitas dalam proses penerimaan siswa baru.
Abdul Mu'ti juga menanggapi berbagai masalah yang muncul seperti serangan siber terhadap sistem pendaftaran online di beberapa daerah serta pungutan liar yang tidak sesuai ketentuan. Ia meminta semua laporan ditindaklanjuti secara tegas, dan dana yang tidak sesuai aturan segera dikembalikan.
"Kita ingin proses ini menjadi cermin pendidikan yang adil dan bermartabat. Semua pihak harus bersinergi," tutup Abdul Mu'ti.*
(bs/j006)
BATU BARA Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, aksi unik sekaligus menyentil dilakukan S (45), buruh nelayan asal Dusun VI, D
Nasional
Oleh Shohibul Anshor SiregarDALAM galeri pahlawan nasional yang didominasi tokoh Jawa dan Sumatra pesisir, Tuan Rondahaim Saragih Garingging
Opini
MADINA Puluhan warga Kecamatan Natal mendatangi Polres Mandailing Natal (Madina) untuk menyatakan dukungan penuh kepada penyidik Satreskri
Hukum dan Kriminal
TAPSEL Proyek renovasi Sekolah Rakyat Tahap I C Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) yang berlokasi di Balai Latihan Kerja (BLK Tapsel), K
Nasional
JAKARTA Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan anggaran yang sangat besar dalam program
Pendidikan
JAKARTA Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mendukung penuh program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dijalankan pemerintah dan berharap p
Kesehatan
ROKAN HILIR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memberikan klarifikasi terkait kasus penyelewengan bahan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan harapan besar agar TNI semakin solid, profesional, dan siap menghadapi berbagai tantan
Nasional
TEL AVIV Ribuan demonstran turun ke jalan di Tel Aviv pada Sabtu (9/8/2025), memprotes rencana pemerintah Israel yang akan memperluas op
Internasional
BANDUNG BARAT Dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer yang digelar di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus
Nasional
