JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan bahwa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) harus dijalankan secara objektif, transparan, akuntabel, adil, dan tanpa diskriminasi.
Pernyataan ini disampaikannya dalam konferensi pers daring yang berlangsung pada Selasa (24/6/2025).
Abdul Mu'ti menyebut, penting bagi seluruh daerah untuk melaksanakan SPMB dengan standar nasional yang kuat dan terukur. Untuk itu, proses pendampingan, pemantauan, dan evaluasi menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan yang adil dan profesional.
Baca Juga:
"Setiap tahapan, mulai dari pendaftaran, verifikasi data, hingga pengumuman dan daftar ulang, harus dikawal secara ketat dan sesuai juknis. Jangan sampai terjadi praktik yang merugikan siswa maupun orang tua," tegasnya.
Ia juga mendorong refleksi dan kolaborasi antardaerah, terutama bagi wilayah yang belum memulai pelaksanaan SPMB. Abdul Mu'ti meminta agar mereka belajar dari daerah yang sudah berhasil menerapkan sistem ini secara optimal.
Baca Juga:
Menurut data Kementerian, hingga akhir Juni 2025 ini, sebanyak 232 pemerintah kabupaten/kota dan 10 pemerintah provinsi telah menyelenggarakan SPMB, atau sekitar 50% dari total daerah di Indonesia. Sisanya akan mulai menjalankan sistem ini pada pekan depan hingga awal Juli 2025.
"Kita harus petakan daerah mana yang berjalan dengan baik, mana yang masih perlu pendampingan. Semuanya harus siap menghadapi segala kemungkinan kendala," tambahnya.
Sebagai langkah mitigasi, Mendikdasmen menyarankan agar sosialisasi petunjuk teknis (juknis) dilakukan lebih awal, menggunakan kanal komunikasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat agar informasi tersampaikan secara tepat dan akurat.
SPMB tahun ini dilaksanakan mengacu pada Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, yang telah memberikan pedoman teknis pelaksanaan secara nasional untuk menjamin keadilan dan inklusivitas dalam proses penerimaan siswa baru.
Abdul Mu'ti juga menanggapi berbagai masalah yang muncul seperti serangan siber terhadap sistem pendaftaran online di beberapa daerah serta pungutan liar yang tidak sesuai ketentuan. Ia meminta semua laporan ditindaklanjuti secara tegas, dan dana yang tidak sesuai aturan segera dikembalikan.
"Kita ingin proses ini menjadi cermin pendidikan yang adil dan bermartabat. Semua pihak harus bersinergi," tutup Abdul Mu'ti.*
(bs/j006)
PADANGSIMPUAN Persoalan penanganan sampah di Kota Padangsidimpuan kembali menjadi sorotan publik. Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Ha
Pemerintahan
TEHERAN Iran kembali mencuri perhatian dunia dengan gebrakan terbarunya di sektor pertahanan. Negeri para mullah itu meluncurkan kendara
Internasional
MEDAN Dugaan korupsi kembali mencuat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Proyek revitalisasi Komplek Stadion Kebun Bunga yang b
Pemerintahan
MEDAN Tiga Warga Negara Indonesia (WNI) asal Sumatera Utara berhasil dievakuasi dan dipulangkan ke Tanah Air dari Iran menyusul situasi k
Nasional
JAKARTA Nilai tukar rupiah ditutup menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu (25/6/2025). Rupiah tercatat naik 89
Ekonomi
JAKARTA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyambut positif diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tent
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia terus mendorong pendekatan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Timnas Wanita Indonesia akan memulai perjuangannya di ajang Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 yang akan digelar pada akhir Juni
Olahraga
JAKARTA Di tengah gelombang adopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) yang semakin pesat, sekadar mengetahui cara menggunakan ChatGPT atau a
Sains & Teknologi
MEDAN Pemerintah Kota Medan resmi membuka lelang terbuka untuk empat jabatan eselon II. Pengumuman tersebut disampaikan melalui surat be
Pemerintahan
