JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda pada 20 November 2025.
Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk menyiapkan generasi muda Indonesia unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan masa depan.
SMA Unggul Garuda bertujuan menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik di dalam maupun luar negeri.Baca Juga:
Sekolah ini akan menyelenggarakan pendidikan unggul dan inklusif dengan tiga pilar utama: akses merata, inkubator kepemimpinan, dan prestasi akademik serta pengabdian masyarakat.
Perpres ini membagi penyelenggaraan SMA Unggul Garuda menjadi dua model:
1. SMA Unggul Garuda Baru
Sekolah yang dibangun baru dan dikelola pemerintah pusat. Kurikulum mengacu pada standar nasional dengan pengayaan khusus untuk bidang sains dan teknologi.
Peserta didik dari seluruh Indonesia dapat mendaftar melalui jalur reguler maupun beasiswa.
2. SMA Unggul Garuda Transformasi
Sekolah atau madrasah aliyah yang sudah ada dengan akreditasi A dan prestasi di tingkat regional, nasional, atau internasional.
Kemendiktisaintek memberikan pengayaan berupa pelatihan manajemen sekolah, pelatihan guru, dan pembinaan peserta didik.
Perpres Nomor 116 Tahun 2025 juga mengatur pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SMA Unggul Garuda oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi setiap enam bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
Pendanaan sekolah ini bersumber dari APBN maupun sumber sah lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap SMA Unggul Garuda menjadi laboratorium pendidikan unggul yang mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas, sekaligus mendukung prioritas pembangunan nasional berbasis sains dan teknologi.*
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di 16 lokasi terkait dugaan korupsi limbah minyak sawit atau Palm Oil Mill Ef
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik da
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 51,79 gr
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dengan mengusung tema Kolaborasi
NASIONAL
DENPASAR Komandan Kodim 1611/Badung (Dandim 1611/Badung), Kolonel Inf Putu Tangkas, diwakili oleh Danramil 161107/Denpasar Barat, Mayor
NASIONAL
ACEH UTARA Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meninjau pembangunan jembatan Bailey bantuan Kapolri yang menghubungk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan
NASIONAL
