Wisuda UGM, Pidato Menggema Soal Demokrasi, Akademisi dan Mahasiswa Bersatu Memperjuangkan Keadilan

SLEMAN –Momen wisuda Program Sarjana dan Sarjana Terapan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berlangsung di Grha Sabha Pramana pada Rabu (28/8/2024) menyisakan kesan mendalam. Dalam pidatonya, Shalsadilla Nadya Prameswary, wakil wisudawan dari Fakultas Ekonomi Bisnis, mengangkat isu penting mengenai kondisi demokrasi di Indonesia yang tengah memprihatinkan. Pidato tersebut tidak hanya menjadi sorotan karena keberanian Nadya, tetapi juga karena sambutan hangat dari rekan-rekannya yang memberikan tepuk tangan dan teriakan semangat.

Dalam sambutannya, Nadya mengungkapkan rasa bangganya menjadi bagian dari keluarga besar alumni UGM, sambil menyampaikan harapan agar generasi muda dapat menjaga integritas dan kekuatan demokrasi di Indonesia. “Hari ini, resmi sudah kita menjadi bagian dari keluarga alumni Gadjah Mada, cikal bakal figur hebat yang akan mewarnai Indonesia nantinya. Pada hari ini, saya harap, saya, teman-teman, kita generasi muda, bisa mengibarkan sayap Garuda agar tidak kehilangan gagahnya,” ungkap Nadya di depan para wisudawan dan tamu undangan.

Nadya tidak hanya menekankan pentingnya menjaga semangat Garuda Nusantara, tetapi juga menyoroti pentingnya peran aktif dalam mengawasi dan memperjuangkan demokrasi. “Di momen krusial bagi negeri kita ini, mari eratkan barisan untuk mengawal daruratnya demokrasi,” tambahnya, disambut dengan riuh tepuk tangan dari para wisudawan yang tampak bersemangat dengan pesan tersebut.

Baca Juga:

• Prabowo Janji Segera Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Perjuangkan Hak Buruh Laut
• Prabowo Janji Berantas Korupsi: "Gue Ngerti Tipu-Tipu Mereka!"

Pidato Nadya diakhiri dengan ucapan terima kasih kepada UGM dan para akademisi yang telah memberikan dukungan dalam menyoroti kondisi darurat demokrasi di Indonesia. “Terima kasih Gadjah Mada dan ribuan akademisi Gadjah Mada atas statement lantangnya demi menolak ringkihnya konstitusi,” kata Nadya, disambut tepuk tangan membahana dari seluruh hadirin.

Pernyataan Sikap Akademisi UGM

Baca Juga:

• Prabowo Janji Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Fokus Perbaiki Nasib Buruh di Indonesia
• Prabowo: Buruh Tak Pernah Tinggalkan Saya, Kini Saatnya Saya Membalas

Pidato Nadya tak lepas dari konteks terbaru mengenai pernyataan sikap akademisi UGM terkait kondisi demokrasi di Indonesia. Akhir pekan lalu, lebih dari 1.000 akademisi dan tenaga pendidikan di UGM mengungkapkan keprihatinan mendalam mengenai situasi demokrasi yang dianggap mengalami kemunduran. Pernyataan ini dipicu oleh pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi (MK) oleh elite politik di DPR, yang berusaha merevisi UU Pilkada. Revisi tersebut akhirnya dibatalkan setelah adanya aksi protes masif di beberapa kota besar, yang beberapa di antaranya diwarnai oleh kekerasan aparat.

Aksi protes yang dikenal dengan nama ‘Jogja Memanggil’ juga berlangsung pada Selasa (27/8/2024) di depan Istana Kepresidenan Yogyakarta, menandai komitmen elemen masyarakat dan mahasiswa dalam memperjuangkan keadilan demokrasi.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Dr. Arie Sujito, menyatakan kekhawatirannya atas kemunduran demokrasi dan hukum di Indonesia. “Kita prihatin dengan kondisi demokrasi dan hukum kita yang mengalami kemunduran pasca-reformasi, yang ditandai dengan ketegangan hukum dan manipulasi politik yang dapat berisiko mengancam konstitusi tatanan bernegara dan bermasyarakat,” kata Dr. Arie Sujito dalam pernyataan sikap yang didukung oleh Forum Dekan se-UGM.

Lima Pernyataan Sikap Akademisi UGM

Pernyataan sikap akademisi UGM secara resmi mencakup lima poin penting:

Mengutuk Intervensi – Mengecam segala bentuk intervensi terhadap lembaga legislatif dan yudikatif yang ditujukan untuk memanipulasi prosedur demokrasi demi melanggengkan kekuasaan. Menolak Legitimasi Kekuasaan – Menolak berbagai bentuk praktik legitimasi kekuasaan yang mendistorsi prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Menuntut Pilkada Bermartabat – Mendorong dan menuntut penyelenggaraan Pilkada yang bermartabat dan berkeadilan, sesuai dengan kaidah hukum yang benar dan adil. Mendorong KPU – Mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjaga marwah dan prinsip sebagai penyelenggara Pilkada dengan berpegang teguh pada aturan hukum yang ditetapkan, termasuk mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Konsolidasi Masyarakat – Mengajak semua lapisan masyarakat sebagai subjek demokrasi untuk berkonsolidasi dan berpartisipasi aktif dalam menyelamatkan demokrasi Indonesia.

Dalam konteks ini, pernyataan sikap akademisi UGM dan pidato berani dari wisudawan menegaskan pentingnya kesadaran dan tindakan kolektif dalam menjaga dan memperjuangkan demokrasi di Indonesia. Momen wisuda ini bukan hanya menjadi titik awal bagi para lulusan untuk memasuki dunia profesional, tetapi juga sebagai pengingat akan tanggung jawab mereka terhadap kemajuan dan keadilan sosial di tanah air.

(N/014)

Prabowo Janji Segera Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Perjuangkan Hak Buruh Laut

Prabowo Janji Berantas Korupsi: "Gue Ngerti Tipu-Tipu Mereka!"

Prabowo Janji Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Fokus Perbaiki Nasib Buruh di Indonesia

Prabowo: Buruh Tak Pernah Tinggalkan Saya, Kini Saatnya Saya Membalas

Prabowo Dukung Marsinah Jadi Pahlawan Nasional: Simbol Perjuangan Buruh Indonesia

Polisi Periksa Dewas dan Direktur PDAM Tirta Muaro Jambi Terkait Dugaan Sambungan Ilegal