
Sindikat TPPO & Narkoba Bermodus PMI Ilegal Terbongkar di Sumut
MEDAN Polda Sumatera Utara bersama Kemenko Polhukam RI dan Bareskrim Polri berhasil membongkar dua kejahatan serius yang melibatkan perd
Hukum dan Kriminal
TANGSEL -Sebuah aksi unjuk rasa yang digelar oleh warga yang tergabung dalam Paguyuban Muncul, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, kembali mengguncang Kota Tangsel. Mereka berkumpul di depan Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Serpong pada Selasa (22/4) untuk menyoroti rencana penutupan dan pengalihan lalu lintas di Jalan Serpong-Parung Panjang.
Koordinator aksi, Nurendra, mengungkapkan bahwa langkah tersebut adalah respons atas janji yang belum terpenuhi dari pihak BRIN terkait pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan tersebut, warga hanya meminta agar BRIN tidak menutup total akses Jalan Serpong-Parung Panjang, mengingat dampak ekonomi yang signifikan terhadap para pedagang di sekitar wilayah tersebut.
Dalam konteks ini, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN, Yan Rianto, menyampaikan bahwa proyek BRIN bukanlah tentang menutup akses jalan, melainkan pengalihan akses di Kawasan Sains dan Teknologi (KST) B.J. Habibie. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengamanan objek vital nasional yang berada di kawasan tersebut.
Baca Juga:
Pihak BRIN berencana untuk menjelaskan proyek ini lebih lanjut kepada warga setempat dalam pertemuan yang akan datang. Mereka menekankan bahwa KST B.J. Habibie telah ditetapkan sebagai objek vital nasional yang memerlukan pengamanan serius mengingat fasilitas pendukung riset yang ada di dalamnya.
Namun, sisi lain dari perdebatan ini adalah dampak sosial dan ekonomi terhadap para pedagang dan masyarakat sekitar. Warga yang turun ke jalan mempertanyakan apakah pengalihan akses jalan tersebut akan merugikan keberlangsungan usaha mereka. Ini menjadi pertimbangan penting dalam kebijakan pembangunan infrastruktur yang harus mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat lokal.
Baca Juga:
Aksi ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara kebijakan pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan masyarakat lokal. Dalam era inovasi dan riset yang semakin berkembang, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk melibatkan dan mendengarkan suara serta kebutuhan langsung dari masyarakat yang terdampak.
Dengan mengedepankan dialog dan komunikasi yang terbuka, diharapkan tercipta solusi yang menguntungkan semua pihak tanpa mengorbankan kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat yang rentan terhadap dampak perubahan infrastruktur.
MEDAN Polda Sumatera Utara bersama Kemenko Polhukam RI dan Bareskrim Polri berhasil membongkar dua kejahatan serius yang melibatkan perd
Hukum dan KriminalSAINT PETERSBURG, RUSIA Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rasa syukurnya atas panjangnya hubungan antara Indonesia dan Rusia saat
InternasionalJAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Menko PMK Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tampak akrab saat menghadiri pembukaan Jakarta F
NasionalLUMAJANG Gunung Semeru yang terletak di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, kembali mengalami erupsi pada Kamis (19/9/
PeristiwaJAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi membuka malam pembukaan Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2025 di area Jakarta International Ex
PemerintahanJAKARTA Acara unduh mantu pasangan selebritas Al Ghazali dan Alyssa Daguise digelar meriah di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (19/6/2
EntertainmentJAKARTA Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) menegaskan belum ada kepastian soal kemungkinan Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Part
PolitikJAKARTA Langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan pengembalian empat pulau ke Provinsi Aceh menuai apresiasi dari pengamat politik
PolitikBATU BARA Masih dengan suasana bahagia atas pernikahan putri dari Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si, keluarga besar B
Seni dan BudayaJAKARTA Musisi legendaris Fariz RM kembali menjalani proses hukum atas dugaan kasus kepemilikan dan peredaran narkotika. Sidang kedua d
Hukum dan Kriminal