Diduga Bensin Tercampur Air di SPBU 34-17106 Kota Bekasi

BEKASI -Masyarakat Kota Bekasi tengah dihebohkan dengan kasus di SPBU 34-17106 Pertamina, di mana bensin yang dijual diduga tercampur dengan air. Kejadian ini menjadi sorotan setelah beberapa pengendara motor dan mobil dilaporkan mengalami masalah mesin setelah mengisi bensin di SPBU tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian serius karena dapat merugikan para pemilik kendaraan. Bensin yang tercampur air tidak hanya dapat menyebabkan kerusakan pada mesin, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan. Lokasi SPBU yang terletak di Jalan Insinyur H. Juanda, Marga Jaya, Bekasi Selatan, menjadi sorotan utama.

Pengguna jalan dihimbau untuk berhati-hati dan memeriksa bensin yang mereka beli, terutama jika mereka mengisi di SPBU 34-17106. Modus penipuan semacam ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Ketika tim media mencoba mengkonfirmasi kejadian ini kepada pengawas SPBU yang bernama Supriyanto, dia enggan memberikan keterangan dan mengklaim bahwa hal tersebut bukan tanggung jawabnya.

Pertamina, sebagai perusahaan penyedia bensin, juga harus bertanggung jawab atas kualitas produk yang mereka jual. Hal ini mengundang pertanyaan tentang pengawasan dan kualitas kontrol yang dilakukan oleh pihak terkait.

Kejadian ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat terhadap SPBU dan kualitas bahan bakar yang mereka jual. Masyarakat berharap agar pihak terkait segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah ini dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

Kasus bensin tercampur air di SPBU 34-17106 telah menciptakan kekhawatiran dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, tindakan cepat dan transparan diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pelayanan SPBU dan keandalan bahan bakar yang mereka jual.

Muhaimin menuding Gibran sebagai biang permasalahan dalam Pilpres 2024. Mereka berharap agar pemungutan suara ulang dilakukan tanpa kehadiran Gibran untuk menghindari campur tangan dari Presiden Joko Widodo.

(K/09)