Bapanas Tegaskan Ketahanan Pangan RI Kuat, Stok Beras Melimpah dan Minim Impor
JAKARTA Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan kondisi ketahanan pangan Indonesia saat ini tergolong kuat. Hal tersebut lantaran may
EKONOMI
Bekasi – Ratusan buruh dari berbagai organisasi serikat pekerja menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi pada Jumat (13/12/2024). Aksi ini dipicu oleh tuntutan buruh agar Disnaker segera memutuskan besaran Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Bekasi tahun 2025. Massa yang terhimpun dalam Aliansi Buruh Bekasi Melawan berupaya mendesak pemerintah kota untuk segera menetapkan angka UMSK, yang dinilai penting untuk kesejahteraan pekerja di Kota Bekasi.
Pantauan di lokasi, aksi dimulai sekitar pukul 17.00 WIB dengan buruh yang berdesak-desakan di depan pagar Gedung Disnaker. Mereka mencoba menjebol pagar sebagai bentuk protes dan tekanan terhadap pihak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembahasan UMSK. Namun, upaya tersebut berhasil digagalkan oleh puluhan anggota kepolisian yang berjaga dan menahan pagar gedung, sehingga aksi dorong-dorongan antara massa dan polisi tidak dapat diteruskan.
Di atas mobil komando, Yusuf, perwakilan dari Aliansi Buruh Bekasi Melawan, dengan lantang berteriak menyerukan nama Kepala Disnaker Kota Bekasi, Zarkasih. Yusuf mendesak agar Zarkasih segera mengeluarkan angka UMSK untuk tahun 2025. “Hei Zarkasih, segera keluarkan angka UMSK tahun 2025,” teriaknya di hadapan ratusan massa.Menurut Yusuf, hari itu merupakan kesempatan terakhir bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk memutuskan UMSK sebelum akhirnya diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Hari ini hari terakhir pembahasan UMSK, hasil rekomendasi ini akan dibawa ke provinsi, segera mengeluarkan (UMSK) dan pembahasan hingga tuntas,” jelas Yusuf kepada massa.Yusuf juga menambahkan bahwa pihaknya meminta Kepala Disnaker Kota Bekasi untuk tidak ragu dalam mengambil keputusan. “Enggak usah takut, harus berani, tentunya kita akan lindungi hingga titik darah penghabisan,” tegasnya. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa buruh siap melakukan perlawanan lebih lanjut jika tuntutannya tidak dipenuhi.Meskipun sempat terjadi ketegangan saat buruh mencoba menjebol pagar, aksi demonstrasi yang digelar oleh serikat pekerja ini tetap berlangsung tertib dan kondusif. Polisi yang berjaga di lokasi berhasil mengendalikan situasi dan tidak ada insiden kekerasan yang terjadi. Kendati demikian, tensi di lapangan cukup tinggi mengingat besarnya harapan buruh terhadap keputusan pemerintah yang dapat mempengaruhi penghasilan mereka di tahun 2025. (JOHANSIRAIT)
JAKARTA Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan kondisi ketahanan pangan Indonesia saat ini tergolong kuat. Hal tersebut lantaran may
EKONOMI
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkap adanya praktik gelap dalam aktivitas eksporimpor yang dinilai merugikan pereko
EKONOMI
JAKARTA Bareskrim Polri meminta para korban penipuan investasi yang melibatkan PT Dana Syariah Indonesia (DSI) untuk segera mengajukan p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan terpantau masih tinggi pada Minggu pagi. Daging ayam ras dijual Rp41.500 per kilogram, sementara c
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak menyalahgunakan anggaran dinas untuk kepentingan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap peran adik Bupati Tulungagung, Jatmiko Dwijo Saputro, dalam kasus dugaan pemerasan y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Perundingan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) di Islamabad, Pakistan, kembali menemui jalan buntu. Iran menuding AS sengaja men
INTERNASIONAL
MEDAN Harga plastik di Kota Medan mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah menyebut kenaikan ini dipicu gangguan impor
EKONOMI
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) hari ini tidak mengalami perubahan. Setelah sempat naik tipis, harga emas kini stagna
EKONOMI
JAAKRTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menargetkan pengumpulan uang hingga Rp5 miliar
HUKUM DAN KRIMINAL