BANDA ACEH – Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Aceh pada Senin (16/6/2025) siang, memprotes penetapan empat pulau yang masuk wilayah administratif Sumatera Utara.
Aksi berlangsung diwarnai atribut bendera bulan bintang serta teriakan "merdeka" dan "referendum".
Massa awalnya berkumpul di Taman Ratu Safiatuddin, tak jauh dari pusat pemerintahan provinsi.
Baca Juga:
Mereka berjalan kaki dan sebagian menggunakan truk menuju titik aksi.
Setibanya di lokasi sekitar pukul 12.30 WIB, massa berorasi dan kemudian masuk ke halaman kantor gubernur.
Baca Juga:
Pengamanan dilakukan oleh aparat gabungan dari Satpol PP dan pihak kepolisian.
Beberapa peserta aksi membawa replika senjata dari kayu serta spanduk bertuliskan tuntutan penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat.
"Kami menolak keputusan Mendagri yang menetapkan empat pulau masuk ke wilayah Sumatera Utara," teriak salah seorang orator dari atas mobil komando.
Dalam orasinya, massa juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Mereka menilai keputusan tersebut mencederai otonomi Aceh dan mengabaikan sejarah serta fakta geografis.
"Kami menuntut pemecatan Mendagri Tito dan meminta investigasi terhadap proses penetapan batas wilayah ini. Ini bentuk penghinaan terhadap Aceh!" ujar Rizki, koordinator aksi.
Aksi tersebut dipicu oleh terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menetapkan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Penetapan ini didasarkan pada hasil verifikasi data wilayah administratif yang telah berlangsung sejak sebelum tahun 2022.
Pihak Kemendagri menyebut sejumlah survei dan rapat koordinasi telah dilakukan.
Namun, Pemerintah Aceh melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Syakir, menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan agar keempat pulau tersebut dikembalikan ke Aceh, tepatnya ke Kabupaten Aceh Singkil.
"Kami akan terus menempuh jalur hukum dan administratif demi mengembalikan status keempat pulau itu ke Tanah Rencong," tegas Syakir.
Aksi ini juga diselimuti narasi lama tentang aspirasi referendum.
Kehadiran bendera bintang bulan dan teriakan "merdeka" dalam aksi tersebut menandakan bahwa ketegangan atas isu kedaerahan kembali mencuat.
Para tokoh masyarakat dan aktivis sipil di Aceh mengingatkan pemerintah pusat agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang menyangkut wilayah Aceh, mengingat sejarah panjang konflik dan semangat otonomi khusus yang masih kuat di kalangan masyarakat.*
(d/a008)
MEDAN Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Medan Tahun 1446 H/2025 M, Ahmad Qosbi, mengumumkan bahwa fase pemulangan je
Nasional
MEDAN Suasana haru dan penuh kebahagiaan menyelimuti Asrama Haji Medan saat ratusan jemaah haji tiba dari Tanah Suci, Rabu (25/6/2025). Dal
Pemerintahan
MATARAM Jenazah Juliana Marins (27), pendaki asal Brasil yang meninggal dunia saat mendaki Gunung Rinjani, akan dibawa ke Bali untuk proses
Peristiwa
WASHINGTON DC Presiden Amerika Serikat Donald Trump menanggapi laporan intelijen yang menyebutkan bahwa serangan udara AS ke fasilitas nuk
Internasional
YOGYAKARTA Dalam langkah besar menuju transformasi pendidikan digital, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Muti men
Pendidikan
JAKARTA Sejumlah tokoh penting dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tampak hadir memberikan dukungan moril dalam sidang lanjut
Politik
JAKARTA Perseteruan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana memasuki babak hukum yang serius. Mantan Gubernur Jawa Barat itu resmi mengajukan
Nasional
ACEH Penolakan keras terhadap aktivitas tambang emas oleh PT Pegasus Mineral Nusantara terus digaungkan oleh masyarakat Kemukiman Pameu, K
Nasional
BANDA ACEH Pantai Syiah Kuala Banda Aceh kembali menjadi sorotan publik. Setiap akhir pekan, ratusan pengunjung dari dalam maupun luar kota
Pariwisata
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkap momen pertama perkenalannya dengan Harun Masikuyang kini berstatus buron
Politik
