"Pembukaan lahan harus dilakukan secara bertahap dan sesuai prosedur. Jangan dilakukan sembarangan, apalagi sampai menyebabkan kerugian lingkungan dan masyarakat," tambahnya.
BPBD Tapteng juga mengingatkan bahwa warga yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara sengaja dapat dikenakan sanksi hukum, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca Juga:
Meski sebagian besar kebakaran telah berhasil dikendalikan, BPBD terus melakukan monitoring wilayah rawan karhutla dan berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk TNI, Polri, serta aparat desa, untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
"Kami terus bersiaga dan siap merespons cepat setiap laporan yang masuk dari masyarakat," tutup Erianto.*
Baca Juga:
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal