Daniel Johan: Karhutla Bukan Hanya Masalah Hukum, Tapi Tata Kelola Lahan yang Gagal

RIAU - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, kembali mengingatkan pentingnya kesigapan pemerintah dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di kawasan gambut yang rentan terbakar seperti di Sumatera dan Kalimantan.

Dalam pernyataannya, Daniel menegaskan bahwa kebakaran lahan gambut tidak bisa hanya dilihat dari sisi hukum, tetapi merupakan isu lintas sektor yang berkaitan erat dengan tata kelola lahan, perizinan usaha, hingga keseimbangan antara pertanian dan pelestarian lingkungan.

"Kebakaran lahan gambut adalah isu sistemik. Pemerintah harus memperkuat koordinasi lintas kementerian agar pengelolaannya terpadu, berkelanjutan, dan tetap memihak kesejahteraan masyarakat lokal," kata Daniel Johan, Selasa (29/7/2025).

Baca Juga:

• Disegel Karena Karhutla, Dua Perusahaan Ini Ngaku Tak Lagi Kuasai Lahannya
• Jumlah Tersangka Karhutla di Riau Bertambah Jadi 51 Orang, BNPB Minta Penegakan Hukum Diperkuat

Data Karhutla Meningkat Tajam

Menurut data terkini, titik api meningkat di berbagai wilayah:

Baca Juga:

• KLH Segel 5 Perusahaan Pemicu Karhutla di Riau, Operasional Dihentikan
• Karhutla di Kabupaten Toba Luasnya Capai 220 Hektare, Balai Pengelolaan Kewalahan

Riau mencatatkan 40% titik api dari total karhutla di Sumatera

Kalimantan Barat memiliki 399 hotspot (per 23 Juli), terutama di Sanggau, Sintang, dan Mempawah

Di Kalimantan Timur, kebakaran terpantau di Kutai Kartanegara

Di Jambi, luas lahan terbakar mencapai 421 hektare

Pemerintah pusat telah mengerahkan sejumlah upaya pemadaman seperti helikopter water bombing, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta peningkatan pengawasan berbasis teknologi satelit dan sensor.

Daniel menilai langkah tersebut positif, namun tetap menekankan bahwa pencegahan jauh lebih efektif dan murah dibanding pemadaman pasca kejadian.