JAKARTA — Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Sanusi Tambunan, memberikan penegasan terkait penggunaan sound system berdaya tinggi, seperti sound horeg, yang dapat menimbulkan kerusakan atau mafsadat.
Menurut Amirsyah, penggunaan alat tersebut dalam kondisi yang mengganggu dan merusak, hukumnya haram.
Pernyataan ini disampaikan Amirsyah menanggapi insiden meninggalnya seorang warga saat menyaksikan karnaval sound horeg di Lumajang, Jawa Timur.
Baca Juga:
"Mau sound horeg, mau sound festival, mau dengan nama apapun. Jika substansinya membisingkan, memecahkan gendang telinga, maka hal itu membawa mafsadat. Dan jika membawa mafsadat, hukumnya haram," jelas Amirsyah saat ditemui di Pullman Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/8).
Ia menambahkan bahwa mafsadat berarti kerusakan, sehingga apabila penggunaan sound system dilakukan dengan volume terukur dan bertujuan membawa manfaat, maka penggunaannya dapat dibenarkan.
Baca Juga:
"Kalau suaranya terukur dan indah, untuk membawa manfaat, itu boleh. Namun kalau sampai memecahkan gendang telinga, bagaimana?" tambahnya.
Selain itu, Amirsyah menekankan pentingnya literasi kepada masyarakat terkait dampak penggunaan sound system berdaya tinggi.
Pendekatan edukatif dinilai perlu digalakkan guna meningkatkan pemahaman.
"Yang diperlukan adalah literasi yang mencakup membaca, menulis, memahami, dan mengimplementasikan. Mari kita ajak masyarakat memperkuat literasi ini," ucapnya.
Amirsyah juga menyarankan agar penggunaan sound horeg, baik untuk hiburan maupun acara budaya, harus diatur secara ketat demi keselamatan bersama.
"Pengaturan penggunaan sound horeg perlu dilakukan dengan baik, karena tujuan alat ini adalah untuk membawa manfaat agar didengar, bukan untuk merusak pendengaran," ujarnya.
Terkait regulasi, Amirsyah mendorong pemerintah pusat dan daerah segera menyusun aturan teknis terkait penggunaan sound system tersebut.
JAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap bahwa perputaran uang dari aktivitas judi online sepanjang se
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdig), Angga Raka Prabowo, menegaskan bahwa pengawasan terhadap platform gim digita
Sains & Teknologi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penyimpangan dalam proses penambahan kuota haji tahun 2024. Pada Selas
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mantan Staf Khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim, Fiona Handayani (FH), memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagu
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menerima kunjungan dari Dewan Pengurus Nasional (DPN) Batak Center di Gedung Kementerian Kebud
Seni dan Budaya
JAKARTA Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Sanusi Tambunan, memberikan penegasan terkait penggunaan sound syste
Peristiwa
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata semangat ke
Pendidikan
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas dan keamanan layanan Program Makanan Bergizi
Nasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terus mendorong percepatan pembangunan layanan kesehatan yang merata dan berkuali
Kesehatan
JAKARTA Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Republik Indonesia, munculnya fenomena pengibaran bendera bertema manga popule
Nasional
