
Uya Kuya Sampaikan Permohonan Maaf Tulus untuk Masyarakat Indonesia
JAKARTA Anggota DPR RI, Uya Kuya, kembali mengunggah video permintaan maaf terkait polemik yang melibatkan dirinya beberapa waktu terakhir
NasionalMATARAM - Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkirakan kerugian sementara akibat perusakan, pembakaran, dan penjarahan yang dilakukan oleh massa terhadap Gedung DPRD NTB mencapai puluhan miliar rupiah.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD NTB, Muhammad Erwan, di Kantor DPRD NTB di Mataram, Sabtu (30/8/2025).
Menurut Erwan, nilai kerugian yang diperkirakan terutama berasal dari dua gedung yang rusak parah akibat kebakaran dan penjarahan. "Perkiraan kerugian mencapai puluhan miliar, namun ini masih angka sementara," ujarnya.
Baca Juga:
Ia menjelaskan bahwa gedung utama DPRD, yang digunakan untuk rapat dan sidang paripurna, ludes terbakar. Selain itu, gedung Sekretariat DPRD yang digunakan oleh ASN juga turut dihancurkan dan dijarah oleh massa.
Kejadian bermula pada siang hari sekitar pukul 12.00 WITA, ketika ribuan massa melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD NTB. Meski sebelumnya rencana Ketua DPRD Baiq Isvie Rupaeda untuk menemui massa aksi, situasi yang tidak terkendali membuat negosiasi gagal dilakukan. "Kami tidak bisa berkomunikasi karena hari Sabtu, semua berkas tidak bisa kita amankan," jelas Erwan. Seharusnya, ia menambahkan, massa aksi dapat menyampaikan aspirasinya tanpa harus melibatkan tindakan anarkis seperti pembakaran.
Baca Juga:
Aksi pembakaran dimulai di depan lobi gedung, dan api kemudian merembet ke ruang pimpinan DPRD NTB, ruang sekretariat, ruang wakil ketua, serta ruang paripurna. "Api melahap ruang pimpinan, ruang sekretariat, ruang wakil ketua, ruang paripurna, dan segala macam yang ada di dalam gedung," ungkap Erwan.
Sementara itu, pihak kepolisian yang berupaya mengamankan situasi lebih memilih untuk tidak bersentuhan langsung dengan massa, memilih tidak terlibat dalam konfrontasi fisik yang bisa memperburuk situasi. Erwan mengatakan bahwa seharusnya aksi unjuk rasa diimbangi dengan komunikasi yang baik, namun karena hari libur dan tidak adanya komunikasi sebelumnya, peristiwa pembakaran ini pun terjadi.
"Ini adalah pelajaran berharga untuk kita semua bahwa dialog harus tetap dijaga dalam setiap aksi, meskipun ada ketidakpuasan," ujarnya.
Sampai saat ini, pihak keamanan masih berupaya untuk mengusut tuntas siapa yang bertanggung jawab atas pembakaran gedung DPRD NTB yang merusak fasilitas penting pemerintahan daerah tersebut. Pihak Sekretariat DPRD NTB juga berharap kejadian serupa tidak terulang kembali, dan menyatakan akan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memulihkan situasi pasca-pembakaran ini.*
(at/j006)
JAKARTA Anggota DPR RI, Uya Kuya, kembali mengunggah video permintaan maaf terkait polemik yang melibatkan dirinya beberapa waktu terakhir
NasionalJAKARTA Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, mengeluarkan pernyataan mengejutkan terkait kondisi politik nasional terkini. Ia m
NasionalTAPSEL Kasus dugaan penganiayaan anak yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan kembali mencuat ke publik. Seorang ayah, Adil Syahputra B
Hukum dan KriminalJAKARTA Dalam langkah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan penting dengan sejumla
NasionalJAKARTA Arus lalu lintas di kawasan Polda Metro Jaya, yang meliputi Jalan Gatot Soebroto hingga Sudirman, Jakarta Selatan, terpantau kemba
NasionalJAKARTA Meskipun fitur live dihentikan, pengguna TikTok masih dapat mengakses konten lainnya seperti video pendek yang tetap bisa diunggah
Sains & TeknologiCIKARANG Akhmad Munir, Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, resmi terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan
NasionalJAKARTA Netizen yang mengunggah foto tersebut menyebut Eko sedang berkeliling membeli barang palsu di China menggunakan uang pajak rakyat
NasionalACEH UTARA Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Korem 011/Lilawangsa untuk pertama kalin
NasionalJAKARTA Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyatakan bahwa fraksinya menyetujui penghentian tunjangan anggota
Politik