KPK Periksa Ketum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno Terkait Kasus Gratifikasi Batu Bara
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Japto Soerjoso
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI SELATAN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Hamdan Zein, menggelar sosialisasi terkait luas areal kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Acara tersebut berlangsung di Aula Kantor Camat Angkola Timur, Kamis (11/9/2025), dan dihadiri para kepala desa dari Kecamatan Angkola Timur dan Kecamatan Sipirok.
Dalam paparannya, Hamdan Zein menjelaskan bahwa total areal kerja PBPH PT TPL berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 493/KPTS-II/1992 mencapai 167.912 hektare, yang tersebar di beberapa wilayah, termasuk Padang Lawas Utara dan Kota Padangsidimpuan.
Sementara di Kabupaten Tapanuli Selatan, luas areal kerja PT TPL tercatat sekitar 13.265 hektare, dengan sebagian berupa Areal Penggunaan Lain (APL) seluas kurang lebih 5.000 hektare.
Hamdan meminta para kepala desa segera melakukan pendataan masyarakat yang lahannya terdampak kegiatan PT TPL untuk kemudian diusulkan menjadi bagian dari program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) ke kementerian terkait.
"Ini bentuk pembelaan Pemkab kepada masyarakat Tapanuli Selatan," ujar Hamdan.
Pernyataan itu langsung menuai kritik dari Baron Harahap, Ketua Umum GEMMA PETA INDONESIA.
Menurutnya, Pemkab Tapsel terlambat mengambil langkah sosialisasi, sebab keresahan masyarakat baru ditanggapi setelah muncul pergerakan protes.
"Jangan katakan tidak ada kata terlambat, memang sudah terlambat sosialisasi ini. Semestinya keresahan masyarakat Tapsel tidak terjadi kalau Pemkab berperan aktif sejak awal terkait keberadaan PT TPL," tegas Baron.
Baron juga menilai pernyataan Hamdan soal pembelaan Pemkab kepada masyarakat tidak lagi relevan.
"Omongan itu sudah basi. Kalau memang niat Pemkab tulus membela masyarakat, semestinya sejak awal, bukan setelah ada pergerakan masyarakat," ujarnya.
Salah satu kepala desa, Asep Wardayanto dari Desa Marisi, Kecamatan Angkola Timur, menyebut sekitar 500 kepala keluarga (KK) atau sekitar 1.500 jiwa warganya terdampak langsung oleh kegiatan PT TPL.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Japto Soerjoso
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Samsung mulai menyingkap rencana menghadirkan kacamata pintar berbasis kecerdasan buatan (AI) yang diberi julukan Galaxy Glasses.
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Produsen smartphone asal China, Oppo, secara resmi mengumumkan bahwa ponsel lipat terbarunya, Oppo Find N6, akan diluncurkan di
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Nilai tukar rupiah dibuka menguat pada perdagangan Selasa (10/3/2026), bersamaan dengan pelemahan dolar AS. Berdasarkan data Bloom
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Selasa (10/3/2026) dibuka menguat signifikan. Pada pukul 09.01 WIB, IHSG terca
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan kembali menggelar Safari Ramadan dengan menyalurkan berbagai bantuan untuk mendukung kemakmuran masj
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menekankan pentingnya memakmurkan masjid sebagai pusat syiar agama dalam agenda Safa
PEMERINTAHAN
JAKARTA Malam Lailatul Qadar merupakan salah satu malam paling mulia dalam Islam yang terjadi pada bulan Ramadan. Umat Islam dianjurkan
AGAMA
OlehWihadi Wijanto.MENANGGAPI berbagai isu yang berkembang di ruang publik saat ini, terutama mengenai Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidika
OPINI
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memastikan ketersediaan pangan nasional tetap aman meski situasi geopolitik dunia
EKONOMI