Prakiraan Cuaca Sumut Hari Ini, Sabtu 6 Desember 2025: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan
SUMUT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada Sabtu, 6 Desember 2
NASIONAL
JAKARTA – Setelah melewati masa panjang penuh dinamika, dualisme kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara akhirnya mencapai titik temu. Dalam pertemuan daring yang berlangsung Jumat (10/10/2025), PWI Pusat secara resmi menetapkan Farianda Putra Sinik sebagai Ketua PWI Sumut yang sah, sekaligus menandai kembalinya Austin EA Tumengkol dalam satu barisan kepengurusan.
Proses mediasi yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan PWI, Atal S. Depari, itu menjadi penutup konflik organisasi yang telah membelah tubuh PWI Sumut selama beberapa waktu terakhir.
"Atas hasil musyawarah hari ini, PWI Pusat merekomendasikan kepengurusan Saudara Farianda Putra Sinik sebagai pengurus sah PWI Provinsi Sumatera Utara," tegas Atal saat memimpin pertemuan secara daring dari Gedung Dewan Pers, Jakarta.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait. Dari Sumatera Utara hadir langsung Farianda Putra Sinik, SR Hamonangan Panggabean, dan Austin EA Tumengkol, sementara dari Jakarta hadir jajaran PWI Pusat termasuk Anrico Pasaribu, Kadirah, Hilman Hidayat, dan Edison Siahaan.
Rekonsiliasi Tanpa Syarat
Keputusan PWI Pusat diterima secara terbuka dan penuh kedewasaan oleh kedua belah pihak. Farianda, yang kini memegang mandat resmi sebagai ketua, menyambut keputusan ini dengan semangat rekonsiliasi dan kolaborasi.
"Saya mengajak adik saya Austin dan seluruh rekan wartawan untuk kembali bersama membangun PWI Sumut yang lebih solid dan profesional," ujar Farianda.
Austin EA Tumengkol, yang sebelumnya berada pada posisi berseberangan, juga menyatakan kesiapannya untuk kembali bersatu.
"Saya menerima keputusan ini dengan penuh keikhlasan dan semangat kebersamaan. Saatnya kita menjaga marwah organisasi dan memperkuat peran PWI Sumut demi kehormatan profesi wartawan," ujar Austin dari Medan.
Pemulihan Penuh, Tak Ada Lagi Kubu-Kubuan
Anggota Tim Penyelesaian Dualisme PWI Pusat, Anrico Pasaribu, menegaskan bahwa penyelesaian ini tidak hanya menetapkan kepengurusan yang sah, tapi juga memulihkan seluruh keanggotaan yang sebelumnya terdampak konflik internal.
"Tidak ada lagi kubu-kubuan. Semua kembali ke satu rumah besar, PWI. Ini sesuai dengan amanat Kongres Persatuan PWI yang digelar di Cikarang pada Agustus lalu," kata Anrico.
Ia menambahkan bahwa proses musyawarah berjalan dalam suasana kekeluargaan dan mencerminkan komitmen bersama untuk membangun kembali persatuan organisasi.
Menjadi Contoh Rekonsiliasi Daerah Lain
PWI Pusat berharap penyelesaian damai di Sumut bisa menjadi role model bagi daerah lain yang masih mengalami konflik internal.
SUMUT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada Sabtu, 6 Desember 2
NASIONAL
JAKARTA, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menargetkan partainya untuk meraih lebih dari 102 kursi di DPR pada Pemilu Legislat
POLITIK
JAKARTA, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para pelaku ekonomi, khususnya pengusaha, untuk selalu mematuhi hukum dan memenuhi kewaj
EKONOMI
JAKARTA, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia akan mendatangkan hingga 200 helikopter mulai Januari 2026.
POLITIK
JAKARTA, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia dikaruniai kekayaan sumber daya alam berupa kelapa sawit yang dapat dim
EKONOMI
JAKARTA, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan terkait bencana banjir besar yang melanda beberapa provinsi di Sumatera, term
POLITIK
JAKARTA, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah telah menjangkau 49
POLITIK
JAKARTA, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali mengungkapkan perasaan prihatin terhadap pihakpihak yang hanya mampu me
POLITIK
JAKARTA, Presiden Prabowo Subianto angkat bicara terkait kritik yang menyebutkan langkahnya membeli banyak alutsista (alat utama sistem se
POLITIK
MEDAN, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara menilai buruknya kinerja Pertamina dalam menangani kelangkaan Bahan Bakar
EKONOMI