Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
JAKARTA – Indonesia Traffic Watch (ITW) menyoroti maraknya kerusuhan yang muncul saat aksi unjuk rasa (unras) dan menekankan pentingnya penyampaian aspirasi yang aman dan damai.
Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, menegaskan bahwa unras, sebagai salah satu bentuk demokrasi, seharusnya tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun layanan publik.
"Peristiwa kerusuhan baru-baru ini hendaknya menjadi momentum bagi pemerintah untuk segera menyiapkan 'panggung demokrasi'," ujarnya kepada wartawan, Jumat (17/10/2025).Baca Juga:
Menurut Edison, panggung demokrasi tersebut nantinya akan menjadi lokasi resmi bagi pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi.
Di area ini, kelompok penyelenggara unras dapat menghadirkan pihak terkait sesuai ketentuan, sehingga penyampaian pendapat dapat berlangsung tertib tanpa menimbulkan kemacetan atau kerusakan fasilitas publik.
"Semua pihak ingin melihat aksi dalam bentuk unras tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas. Pemerintah perlu serius mewujudkan panggung demokrasi agar proses demokrasi nyaman dan damai bagi masyarakat," tegas Edison.
ITW optimis, jika pemerintah menyiapkan fasilitas dan lokasi yang tepat, unras dapat berjalan kondusif dan menjadi bagian nyata dari demokrasi yang bertanggung jawab. Edison juga menekankan pentingnya respons cepat Pemprov DKI dalam menyiapkan panggung demokrasi sebagai langkah pencegahan potensi kerusuhan.
Kerusuhan yang terjadi selama unras, menurut Edison, telah menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat, termasuk terganggunya transportasi, layanan publik, dan rasa aman masyarakat. "Masyarakat sudah terlalu lama berada dalam kekhawatiran setiap kali ada aksi unras," ujarnya.
Dengan langkah-langkah ini, ITW berharap demokrasi di Indonesia dapat berjalan selaras dengan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat, tanpa menimbulkan gangguan bagi aktivitas publik maupun keselamatan warga.*
(M/006)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL