MANDAILING NATAL – Ikatan Mahasiswa Ranto Baek (IM-RB) mengecam keras pernyataan Bupati Mandailing Natal, Saipullah Nasution, yang menuding adanya "dalang di balik" aksi masyarakat di wilayah Pantai Barat Mandailing Natal.
Ketua IM-RB, Ahmad Afandi Nasution, menyebut tudingan tersebut tidak berdasar dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik terhadap gerakan mahasiswa, pemuda, dan masyarakat yang sedang memperjuangkan hak-haknya.
Baca Juga:"Pernyataan Bupati Madina mencederai hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Pemerintah seharusnya menjadi pelindung dan fasilitator masyarakat, bukan menebar kecurigaan tanpa dasar," kata Afandi, Rabu (5/11).
IM-RB menegaskan aksi masyarakat di depan Kantor Bupati Mandailing Natal merupakan bentuk penyampaian aspirasi sah yang berlandaskan hukum.
Aksi tersebut lahir dari persoalan nyata, seperti hak plasma, hak atas tanah, dan tata kelola perkebunan sawit di kawasan Pantai Barat.
Afandi menilai pernyataan Bupati menunjukkan sikap bertolak belakang dengan komitmen keterbukaan terhadap kritik.
Sebelumnya, pada acara di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Minggu (23/3), Saipullah Nasution menyatakan pihaknya terbuka terhadap kritik dan saran untuk kemajuan bersama.
"Namun kenyataannya berbeda. Saat masyarakat menyuarakan persoalan nyata, muncul tuduhan yang tidak berdasar. Ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah daerah alergi terhadap kritik," ujar Afandi.
IM-RB mendesak Bupati Mandailing Natal memberikan klarifikasi terbuka mengenai pernyataannya, membuka ruang dialog transparan antara masyarakat terdampak, mahasiswa, dan perusahaan terkait persoalan plasma, izin HGU, serta pengawasan lingkungan.
"Pernyataan tanpa dasar hanya akan memperkeruh keadaan dan memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyatnya. Kami menyerukan agar pemerintah daerah kembali pada prinsip keadilan, keterbukaan, dan keberpihakan kepada rakyat," tegas Afandi.
IM-RB juga mengajak seluruh elemen masyarakat, media, dan pemangku kebijakan untuk mendorong pemerintahan yang adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat.
"Suara rakyat bukan dalang, melainkan panggilan keadilan," tutup Afandi.*
(ad)
Baca Juga:
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menunjukkan respons cepat terhadap aduan masyarakat melalui program digital
Pemerintahan
BATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si menerima tanda kehormatan adat berupa Tongkat Tunggal Panaluan dan seperangkat
Seni dan Budaya
BANDA ACEH Polda Aceh mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat disertai angin kencang dan petir
Peristiwa
MEDAN Sebuah peristiwa mengejutkan mengguncang lingkungan kediaman hakim di KotaMedan.Rumah milikKhamozaro Waruwu, hakim diPeng
Peristiwa
MEDAN Pembalap muda Indonesia, Kiandra Ramadhipa, menorehkan prestasi gemilang dengan menjuarai European Talent Cup (ETC) di Sirkuit Cat
Olahraga
JAKARTA Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat,
Peristiwa
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menghormati jasa para pemimpin bangsa, termasuk Presiden ke7 RI Joko Widodo
Nasional
TAPANULI SELATAN Puluhan anggota Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Kabupaten Tapanuli Selatan menggelar aksi damai di depan Kantor Bu
Peristiwa
BANTEN Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya menghargai jasa para pemimpin bangsa, termasuk Presiden ke7
Politik
BANDAR LAMPUNG Proyek peningkatan jalan di Jalan Purnawirawan 6, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, men
Peristiwa