Anggaran Iklan BJB Rp 409 Miliar Bocor Jadi Korupsi, KPK Tahan 4 Tersangka
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Ba
HUKUM DAN KRIMINAL
SUKABUMI – Aksi unjuk rasa bertajuk Demo 2626 digelar di depan Balai Kota Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (26/6/2026).
Dalam aksi tersebut, massa tidak hanya menuntut pemakzulan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, tetapi juga menyoroti belum dicairkannya gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
Demonstrasi diikuti oleh aliansi masyarakat Sukabumi bersama forum RT/RW.Baca Juga:
Massa menilai keterlambatan pembayaran gaji ke-13 menjadi salah satu indikator buruknya tata kelola pemerintahan daerah.
Selain mendesak evaluasi terhadap kepemimpinan Wali Kota Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Bobby Maulana, para demonstran meminta pemerintah kota segera memenuhi hak ASN dengan mencairkan gaji ke-13.
Menurut massa, pembayaran gaji ke-13 sangat dinantikan para ASN, terutama untuk memenuhi kebutuhan keluarga menjelang tahun ajaran baru.
Dalam orasinya, salah seorang orator, Syah Arif, mempertanyakan alasan Pemerintah Kota Sukabumi belum mencairkan gaji tersebut, padahal menurutnya dana transfer dari pemerintah pusat telah disalurkan ke pemerintah daerah.
"Jelas setiap daerah di Indonesia termasuk di Jawa Barat sudah mendapatkan dana transfer gaji ke-13. Informasinya itu semua diterima setiap ASN. Tetapi di Kota Sukabumi belum ada kepastian," ucap Syah Arif.
Massa meminta Pemerintah Kota Sukabumi memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab keterlambatan pencairan gaji ke-13 sekaligus segera membayarkan hak para ASN.
Dalam aksi tersebut, para demonstran juga menilai keterlambatan pembayaran gaji ke-13 berdampak langsung terhadap kesejahteraan ASN dan keluarganya.
"Kasian ini ASN pada menjerit. Mungkin di hadapan pimpinannya mereka tidak berani, tapi hayo kita perjuangkan hak ASN segera diberikan," tuturnya.
Menurut massa, banyak ASN yang memilih tidak menyampaikan keluhan secara langsung kepada pimpinan sehingga masyarakat merasa perlu ikut menyuarakan persoalan tersebut.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Ba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa 16 saksi dalam penyidik
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto menyebut perburuan pengusaha minyak ters
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kebijakan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate ke level 5,75 memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat, khu
EKONOMI
JAKARTA Konten kreator Bigmo alias Muhammad Jannah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Senin (10/8/2026), terkait dugaan eksploitas
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah diproyeksikan kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa (11/8/2026). Penguata
EKONOMI
JAKARTA Sebanyak 1.147 personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) disiapkan untuk mengamankan rangkaian peringatan HUT ke81 Kemerd
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah memastikan kondisi keamanan nasional menjelang peringatan HUT ke81 Kemerdekaan RI dalam keadaan mantap dan terkendali.
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyiapkan sejumlah inovasi teknologi untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gr
SAINS DAN TEKNOLOGI