Ketua Komisi V DPRD Kalimantan Barat Desak Tindakan Tegas Terhadap Perusahaan Pembakar Lahan

PONTIANAK –Ketua Komisi V DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin, mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang terbukti membakar lahan dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Desakan ini disampaikan Heri Mustamin dalam sebuah konferensi pers di Pontianak, Sabtu (31/8).

Heri Mustamin menegaskan perlunya tindakan tegas dari pemerintah daerah, termasuk Bupati dan unsur pimpinan daerah (Prokopimda), dalam menangani kasus pembakaran lahan. “Bupati dan Prokopimda harus segera bertindak jika ada perusahaan yang membakar lahan. Harus berani memberikan tindakan tegas, termasuk mencabut konsesi perusahaan tersebut jika perlu,” kata Heri Mustamin.

Menurut Heri, sinergisitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten sangat penting untuk mengatasi masalah karhutla yang sering terjadi di Kalimantan Barat. “Kita perlu kerja sama yang solid antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk menghadapi masalah kebakaran hutan dan lahan ini,” ujar Heri.

Heri Mustamin juga menekankan bahwa pembakaran lahan tidak hanya melanggar aturan yang ada, tetapi juga membawa dampak negatif besar bagi masyarakat. “Pembakaran lahan sudah diatur dalam undang-undang, terutama di daerah gambut seperti Kalimantan Barat yang rentan terhadap kebakaran, terutama saat musim kemarau. Jangan sampai kebakaran yang diakibatkan oleh pembakaran lahan ini hanya menguntungkan perusahaan, sementara rakyat yang menjadi korban,” tambahnya.

Dia menambahkan, dampak dari karhutla sangat merugikan, baik dari segi kesehatan masyarakat akibat polusi udara, dampak terhadap lingkungan, serta kerugian ekonomi. “Penting untuk diingat bahwa kebakaran hutan dan lahan ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat dan ekonomi lokal. Oleh karena itu, tindakan pencegahan dan penegakan hukum harus diperketat,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Heri Mustamin juga meminta agar pemerintah dan pihak terkait segera memperbaiki sistem pemantauan dan penegakan hukum terkait karhutla. “Kami juga meminta pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pemantauan dan penegakan hukum, serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pembakaran lahan dapat diusut tuntas dan diberikan sanksi yang sesuai,” ujarnya.

Heri Mustamin berharap, dengan langkah-langkah tegas dan sinergisitas yang baik antara berbagai pihak, masalah karhutla di Kalimantan Barat dapat diatasi secara efektif dan tidak merugikan masyarakat lebih lanjut.

(N/014)