Pemprov Sumut Dukung Percepatan Cetak Sawah untuk Wujudkan Swasembada Pangan Nasional

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan komitmennya mendukung penuh program percepatan optimalisasi lahan dan cetak sawah yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat.

Langkah ini dinilai krusial dalam mewujudkan swasembada pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan.

Wakil Gubernur Sumut, Surya, menegaskan dukungan tersebut usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Percepatan Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah secara virtual bersama Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, Jumat (20/6/2025).

"Kita (Pemprov Sumut) tentu sangat mendukung upaya percepatan optimalisasi lahan dan cetak sawah, guna mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional," ujar Surya dari ruang kerjanya di Kantor Gubernur Sumut, Medan.

Rakor tersebut merupakan forum evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program strategis pertanian, yang melibatkan lintas sektor baik dari pemerintah pusat, daerah, hingga instansi teknis lainnya.

Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumut, hingga tahun 2025 tercatat kegiatan konstruksi prasarana irigasi telah dilakukan di lahan rawa seluas 11.509 hektare dari total target 33.945 hektare.

Sisanya, yakni 22.436 hektare, masih dalam proses pelaksanaan.

Tak hanya itu, Pemprov juga melaksanakan Survei Investigasi dan Desain (SID) untuk lahan non-rawa di 18 kabupaten/kota dengan luas mencapai 15.811 hektare.

Sementara itu, usulan cetak sawah dari enam kabupaten dengan total luas 6.000 hektare masih menunggu pemenuhan persyaratan teknis.

"Masih terdapat lahan yang beririsan dengan kawasan hutan dan HGU. Maka saat ini kita menunggu usulan CP/CL terbaru dari daerah," ujar Surya.

Dalam arahannya, Wamentan Sudaryono menekankan pentingnya percepatan penyelesaian administrasi lahan pertanian, termasuk pengolahan pasca-optimalisasi.

Ia juga meminta kepala daerah untuk segera menerbitkan SK KPA serta mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan.

"Percepatan penyelesaian SID untuk kontrak konstruksi tidak harus menunggu seluruhnya selesai. Laksanakan secara parsial sesuai SID yang telah rampung," tegas Sudaryono.

Langkah percepatan ini diyakini akan memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks, termasuk dampak geopolitik dan krisis iklim yang mempengaruhi stabilitas pangan dunia.*

(vv/a008)