Kasus Ira Puspadewi: Habiburokhman Nilai KUHAP Baru Lebih Adil bagi Warga
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa kasus mantan Direktur Utama PT ASDP, Ira Puspadewi, tidak akan terjadi
POLITIK
BEKASI - Dalam semangat memperkuat ketahanan pangan nasional, Jaksa Agung RI ST Burhanudin bersama Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman memimpin kegiatan panen raya padi melalui Program Jaksa Mandiri Pangan, Selasa (19/8/2025). Kegiatan berlangsung di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Program ini menjadi simbol sinergi antara Kejaksaan RI, Kementerian Pertanian, Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia (Persero), serta Pemprov Jawa Barat dan Pemkab Bekasi dalam mendukung visi Presiden RI Prabowo Subianto melalui Program Asta Cita menuju swasembada pangan nasional.
"Program ini adalah bentuk nyata kontribusi Kejaksaan dalam pembangunan, khususnya bidang ketahanan pangan. Ini bukan sekadar kegiatan pertanian biasa, tapi langkah strategis demi kesejahteraan masyarakat," ujar Jaksa Agung ST Burhanudin dalam sambutannya.
Program ini memanfaatkan lahan seluas 7 hektare milik negara yang merupakan aset rampasan, dan dikelola oleh kelompok tani lokal. Dengan dukungan sarana pertanian dari PT Pupuk Indonesia, panen menghasilkan produktivitas 7 ton per hektare.
Seluruh hasil panen diserap langsung oleh Perum Bulog dengan harga Rp6.500/kg gabah kering panen (GKP), sesuai skema pembelian yang ditetapkan pemerintah.
Secara nasional, Program Jaksa Mandiri Pangan telah mengelola 414 bidang tanah rampasan negara seluas lebih dari 330 hektare, dengan rata-rata produktivitas 5 ton/hektare dan potensi panen mencapai 1.650 ton per musim.
"Kolaborasi lintas sektor ini adalah komitmen bersama untuk mewujudkan swasembada pangan. Kejaksaan berperan sebagai koordinator lahan, Kementerian Pertanian menyediakan bibit, Pupuk Indonesia menjamin ketersediaan pupuk, dan Bulog menyerap hasil panen," ujar Jaksa Agung.
Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menambahkan, peran Kejaksaan dalam mendukung ketahanan pangan sangat besar dan nyata. Dari distribusi pupuk, cetak sawah hingga percepatan tender, Kejaksaan berkontribusi signifikan.
"Dampaknya luar biasa. Bahkan program ini mendapat apresiasi dari FAO hingga Kementerian Pertanian AS. Keberhasilan ini karena kebijakan yang tepat dan kolaborasi yang kuat," tegas Mentan.
Ia juga mengungkapkan bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian saat ini mencapai 10,55 persen, tertinggi dalam sejarah menurut data BPS.
Program Jaksa Mandiri Pangan sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, menciptakan lapangan kerja, memperluas lahan produktif, dan membangun lumbung pangan nasional. Jaksa Agung pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus mendukung program ini demi kedaulatan pangan Indonesia
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa kasus mantan Direktur Utama PT ASDP, Ira Puspadewi, tidak akan terjadi
POLITIK
JAKARTA Dua kapal nelayan dilaporkan terbakar di Pelabuhan Muara Baru, Dermaga Timur, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (6/12/2025) sore
PERISTIWA
JAKARTA Sebuah gudang yang memproduksi akrilik di kawasan Kamal Muara, Kalideres, Jakarta Barat, dilaporkan terbakar pada Sabtu (6/12/20
PERISTIWA
JAKARTA Alfamart menyalurkan bantuan logistik senilai Rp 2 miliar untuk warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Ba
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Pasca banjir bandang yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara
NASIONAL
SEMARANG Setelah menempuh perjalanan darat selama 105 jam, bantuan logistik dan personel dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akhirnya t
NASIONAL
LANGSA, Tim Trauma Healing Bagian Psikologi SDM Polda Aceh memberikan dukungan psikososial kepada warga yang terdampak bencana alam di K
NASIONAL
BANDA ACEH, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Majelis Pengurus Wilayah (MPW) Aceh kembali menggelar aksi kemanusiaan dengan men
NASIONAL
JAKARTA, Kepergian Bupati Aceh Selatan, Mirwan, untuk melaksanakan ibadah umrah di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda wilayahn
POLITIK
JAKARTA, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menanggapi isu yang mengaitkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas
POLITIK