BPS: Pengangguran di Sumut Naik Jadi 411 Ribu Orang pada Mei 2026
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara terus bertambah pada Mei 2026
EKONOMI
JAKARTA - Ketegangan antara PDI Perjuangan (PDIP) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali memanas.
Permasalahan ini bermula dari pernyataan Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, yang mengungkapkan adanya utusan yang meminta agar Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mundur, serta agar Jokowi tidak dipecat.
Pernyataan ini menyulut respons dari Jokowi yang meminta PDIP untuk membuktikan siapa utusan yang dimaksud.
"Siapa? Siapa? Harusnya disebutkan siapa, biar jelas," tegas Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Jumat (14/3).
Jokowi juga mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap tudingan tersebut, karena ia merasa tidak ada kepentingan untuk mengirimkan utusan.
Meskipun Jokowi memilih diam saat difitnah atau dicela, dia mengingatkan bahwa kesabarannya ada batasnya.
"Saya udah diem lho, difitnah saya diem, dicela saya diem, dimaki-maki saya diem, saya ngalah terus, tapi ada batasnya," katanya.
Sementara itu, Deddy Sitorus membantah bahwa Jokowi mengirim utusan. Ia menyatakan bahwa hanya ada utusan yang datang ke PDIP dengan permintaan agar Jokowi tidak dipecat.
Deddy bahkan menyarankan untuk "ngopi bareng" dengan Jokowi untuk mengungkap siapa utusan tersebut.
Relawan Jokowi Bela Eks Kader PDIP
Perseteruan ini tak hanya melibatkan PDIP dan Jokowi, namun juga mendapat respons dari sejumlah relawan Jokowi.
Ketua Umum Pro-Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, meminta PDIP berhenti membuat drama dan cerita tanpa fakta yang jelas. Menurutnya, rakyat semakin cerdas untuk membedakan hoax, fitnah, dan kepalsuan.
"Berhentilah buat drama dan mengarang cerita tanpa fakta. Rakyat semakin cerdas untuk membedakan hoax, fitnah dan kepalsuan," ujar Budi Arie, Minggu (16/3).
Selain itu, Organisasi Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) juga merespons keras dengan membuka kemungkinan untuk mendesak Jokowi mengambil langkah hukum terhadap para pemfitnah.
"Pak Jokowi hampir tidak pernah bereaksi, tapi saat ini beliau tidak lagi menjabat presiden. Kami akan mendesak beliau untuk mengambil langkah hukum terhadap pemfitnah," tegas Utje Gustaaf Patty, Ketua Bara JP.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani turut angkat bicara mengenai ketegangan ini.
Dalam sebuah konferensi pers pada Senin (17/3), Puan mengajak semua pihak untuk menyudahi perpecahan dan berfokus pada pembangunan bangsa, terlebih di bulan Ramadan yang penuh berkah.
"Marilah kita berpikir positif dan sama-sama bangun bangsa ini. Kita masih banyak persoalan bangsa yang perlu diatasi bersama-sama," ujar Puan.
Puan juga menegaskan pentingnya introspeksi diri bagi semua pihak, karena membangun bangsa tidak bisa dilakukan seorang diri.
"Kita semua pasti punya kesalahan, tapi kita juga harus introspeksi diri bahwa bagaimana ke depan untuk bangsa ini," ujarnya.
(dc/n14)
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Utara terus bertambah pada Mei 2026
EKONOMI
MEDAN Kasus kematian seorang perempuan berinisial L (30) di Kota Medan, Sumatera Utara, masih menyisakan tanda tanya.Keluarga korban mer
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ketua Majelis Hakim M. Yusafrihardi Girsang menegaskan seluruh fakta harus diungkap secara terbuka dalam persidangan kasus dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH UTARA Semangat menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di berbagai daerah. Di Gampong Co
NASIONAL
MEDAN Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menangkap seorang pria berinisial BI alias Zilla (34), warga Kecamatan Teluk Mengkudu, K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan pemberian uang sebesar Sin12.500 dari pihak Pemerintah Kabupaten Ku
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengungkap enam alasan utama yang men
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara, Deni Syahputra, didakwa melakukan tindak pidana korupsi dana Belanja Tidak Terd
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun resmi memberangkatkan 38 anggota Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Simalungun untuk me
NASIONAL
LHOKSEUMAWE Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat terus mempercepat pemulihan infrastruktur di sejumlah wilayah Aceh yang terd
NASIONAL